24 Dessember 2007
Right Issue Adhi Karya Disetujui 2008, Penjualan Saham Tiga BUMN Lewat IPO

Tahun 2008 nanti. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil tampaknya akan menggenjot penjualan saham (privatisasi)beberapa BUMN. Minim, ada tiga perusahaan sektor perkebunan yang akan "dijual" lewat IPO.

Yang sudah mendapatkan lampu hijau, untuk penjualan saham, di tahun 2008, ini adalah PT Adhi Karya Tbk. "Right issue Adhi Karya sudah disetujui oleh Komite Privatisasi, mengenai waktu pelaksanaannya nanti kita bawa dulu ke DPR," jelas Sofyan Djalil di Jakarta, baru-baru ini.

Saat ini, kata dia, pemerintah tengah mempertimbangkan apakah dalam right issue nanti, akan menggunakan haknya untuk membeli saham Adhi Karya atau tidak. "Itu nanti akan dilihat lagi, apakah pemerintah ambil atau tidak, tapi pada prinsipnya pemerintah sudah setuju right issue supaya Adhi Karya bisa berkembang," ujar bekas Menkominfo ini.

Direktur Utama Adhi Karya Saiful Imam pernah mengatakan right issue akan dilakukan tahun 2007, tapi karena belum ada persetujuan dari pemerintah maka waktunya diundur.Dalam pelaksanaan right issue ini,menurut dia, Adhi Karya akan menargetkan perolehan dana sebesar Rp 600 miliar. "Untuk berapa lembar saham yang akan diterbitkan dalam right issue ini tergantung harganya nanti, tapi kira-kira 15-20 persen, jadi kalau harga tinggi maka persentasenya bisa lebih rendah," tuturnya. Sementara di tahun 2008 nanti, pemerintah kembali mengagendakan privatisasi BUMN. Dalam program untuk meningkatkan kinerja perusahaan plat merah ini, BUMN sektor perkebunan dan usaha karya menjadi unggulan. Beberapa BUMN perkebunan yang siap dijual antara lain PTPN III, PTPN IV, dan PTPN VH. Pemerintah akan mengajukan privatisasi tiga BUMN perkebunan melalui mekanisme IPO (initial public offering).

Perusahaan lain yang juga masuk daftar adalah Krakatau Steel dan Sucofindo. Kemudian kawasan-kawasan industri, seperti kawasan industri Jakarta, Jakarta Industry Real Estate, kawasan industri Medan, Semarang, Makassar, dan Surabaya.
Sementara untuk BUMN sektor keuangan, pemerintah belum memutuskan strategi privatisasinya. "Masih harus dibicarakan lagi. Kebijakannya harus komprehensif karena berkaitan dengan single presence policy. Pada 4 Januari nanti akan diputuskan," ujarnya.

Ekonom Indef Aviliani meminta agar dalam privatisasi nanti pemerintah tidak terlihat kejar setoran. Ada hal penting yang tetap harus diperhatikan sebelum dilakukan penjualan saham di BUMN. Seperti memberikan nilai tambah bagi BUMN tersebut sebelum diprivatisasi."Ibarat menjual sapi, sebelum dijual tentu harus disehatkan dan digemukkan agar lakunya bisa lebih mahal. Kemudian, untuk BUMN yang memiliki fungsi public obligation tentu harus diperhatikan secara berhati-hati, karena BUMN tersebut mengembang fungsi social," ujarnya dalam sebuah acara talkshow.

Dikatakan, kalau untuk urusan jual menjual BUMN itu, siapapun bisa. Namun, kalau melakukan profitisasi, memberikan nilai tambah bagi BUMN tersebut termasuk menyehatkan keuangannya, tentu tidak sembarang orang bisa. "Jadi jangan asal jual BUMN demi mengisi kas negara. Ada factorfaktor lain yang layak dipertimbangkan," kritiknya.GCE/CR-8

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 14 

 Dilihat : 2597 kali