17 Dessember 2007
BMAD Tak Sebabkan Kelangkaan Baja

JAKARTA-Rencana pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) atas produk baja canai panas (hot rolled coil/ HRC) impor dari lima negara tidak akan menimbulkan kelangkaan bahan baku di dalam negeri. Kekosongan pasar dari lima negara tersebut siap digantikan oleh produsen dari Korea Selatan (Korsel), Jepang, Filipina, dan Australia.

"Kalau lima negara tersebut membalas Indonesia dengan tidak mengirimkan HRC, masih ada sekitar 100 negara produsen yang siap menjualnya dengan harga kompetitif," kata Direktur Marketing PT Krakatau Steel (KS) Irvan Kamal kepada Investor Daily, akhir pekan lalu.
Sebagaimana diberitakan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) melakukan investigasi antidumping terhadap impor HRC dari Rusia, Thailand, Taiwan, Tiongkok, dan India sejak 28 Juni 2006. Hasil temuan sementara KADI, lima negara tersebut melakukan dumping dengan margin bervariasi antara 0-56,51%.

Irvan mengatakan, salah satu produsen HRC di Korsel dengan kapasitas pabrik sebesar 30 juta ton per tahun tengah melirik pasar Indonesia. "Demikian juga dua pabrik dari Jepang dengan kapasitas lebih kurang sama juga siap masuk ke Indonesia," katanya.

Menurut dia, bertambahnya pemain HRC di Indonesia, akan menciptakan iklim kompetisi yang sehat sehingga pengguna HRC memiliki banyak pilihan dalam segi harga. "Penerapan BMAD juga akan menjamin produsen baja di hilir memperoleh baja berkualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)," ujarnya.

Di samping itu, kata Irvan, pemerintah Indonesia tidak menutup keran impor dari lima negara tersebut. "Mereka masih bbleh masuk dengan konsekuensi membayar bea masuk lebih tinggi dibandingkan negara lain," tuturnya.

Irvan melanjutkan, BMAD itu seharusnya bukan sesuatu yang ditangkap dengan kecemasan berlebihan. Sebab, produk HRC Krakatau Steel pun pernah dikenakan tarif BMAD oleh pemerintah Amerika Serikat. "Namun, kami tetap bisa memenuhi kebutuhan HRC Negeri Paman Sam tersebut," ungkapnya.

Dia menjelaskan, petisi antidumping yang diajukan KS dan produsen HRC domestik lainnya merupakan upaya untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena menderita kerugian (injury) akibat praktik tersebut.

Untuk itu, diharapkan pada pemerintah untuk mempertimbangkan laporan KADI. "Penerapan BMAD ini memberikan perlindungan bagi industri domestik dari praktik bisnis curang {unfair trade practice)" katanya.

Sementara itti, anggota Komisi VI DPR RI Ario Bimo meminta pada pemerintah untuk memberlakukan aturan main perdagangan dengan fair. "Kalau memang terbukti dumping, pemerintah tidak perlu ragu memberlakukan BMAD," tegas dia.

Menurut dia, perlindungan industri dalam negeri yang merupakan produsen bahan baku {raw material) akan berpengaruh besar terhadap lapangan kerja. "Bila keputusan pemerintah tepat, maka ribuan tenaga kerja yang bekerja di pabrik HRC lokal akan terlindungi," katanya.

Sumber : Nur Afni Fiazia dan Encep Saefudin, Investor Daily Indonesia, Page : 22 

 

 Dilihat : 2920 kali