14 Dessember 2007
INDUSTRI PERTAHANAN

Kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah pejabat ke PT Pindad Bandung, Sabtu (8/12) lalu, menyiratkan pesan-pesan menggembirakan bagi upaya pengembangan kemampuan nasional di bidang produksi alat pertahanan. Oleh NINOK LEKSONO Pada kesempatan itu Wapres secara langsung memesan 150 kendaraan lapis baja atau panser dari PT Pindad (Kompas, 9/12). Pesanan yang ditulis di atas kertas spesifikasi kendaraan lapis baja pengangkut pasukan itu sebetulnya program dua tahun, tetapi Wapres meminta agar dirampungkan dalam tempo satu tahun dan pesanan siap pada HUT TNI Oktober 2008. Panser PT Pindad ini disebut setara dengan panser VAB (Vehicule de l'Avant Blinde) buatan Perancis yang digunakan pasukan Garuda yang ditugaskan di Lebanon.

Menanggapi pesanan itu, pihak Pindad menyatakan akan mengerahkan semua kekuatan yang dimiliki supaya tenggat penyerahan bisa dipenuhi.

Selain panser, Wapres juga meminta peningkatan kemampuan untuk (pesawat angkut) Hercules dan peninjauan atas program korvet nasional. Untuk yang terakhir ini, setelah pembelian korvet SIGMA dari Belanda, awal pekan ini juga muncul kabar bahwa PT PAL akan bekerja sama dengan perusahaan Italia, Orrizonte Sistem Navali, untuk mengembangkan korvet dalam proyek senilai 400 juta euro atau sekitar Rp 5,4 triliun (Kompas, 11/12).

Komitmen untuk membeli produk PT Pindad terdengar seperti menafikan anggapan sementara kalangan bahwa Indonesia "hanya berhenti pada wacana" untuk urusan pembelian produk domestik. Anggapan itu lebih jauh mengatakan, "Kalau bisa beli mengapa harus buat sendiri", meski banyak pejabat sering menyatakan "sejauh kebutuhan sudah bisa dibuat sendiri, ia tak akan dibeli dari produsen asing".
Pembelian panser Pindad menggarisbawahi lagi tekad untuk lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan produk per

tahanan. Bahkan, dari Bandung juga ditegaskan tekad untuk membatasi impor senjata dan sebagai gantinya kebutuhan akan coba dipenuhi oleh lima BUMN Strategis, yakni PT PAL, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, PT Krakatu Steel, dan PT LEN Industri (Kontan, 10/12).

Selain pengembangan kemampuan dalam negeri, pembelian produk lokal oleh Wapres dinilai lebih hemat. Harga panser buatan luar negeri disebut Rp 10 miliar, sementara buatan dalam negeri hanya Rp 4 miliar, atau Rp 5,5 miliar kalau dilengkapi'dengan senjata. Dengan demikian, menurut Wapres, ada penghematan sebesar 50 persen sampai 60 persen.

Lebih responsif Turunnya order kepada industri nasional ini di satu sisi menjadi momentum, namun pada sisi lain kesempatan ini menuntut komitmen baru juga dari para pengelola industri strategis.

Lima industri yang ditunjuk oleh Wapres jelas harus mampu menyelesaikan pesanan pada waktu yang diminta dan tentu saja menghasilkan produk yang kualitasnya dapat diandalkan, apalagi seperti panser sudah ada perbandingannya, yakni produk luar negeri yang sudah dibeli.

Harapan memang bukan hanya ditujukan kepada PT Pindad, tetapi juga kepada PT DI yang diharapkan bisa meningkatkan kemampuan empat pesawat C-130 dan CN-235. Sekarang ini PT DI menawarkan dua model pesawat patroli maritim, yakni dari tipe NC-212 yang berkategori ringan, dan CN-235 yang berkategori medium.

Masalah dana Dalam berita disebutkan, pembiayaan untuk 150 panser akan diambil dari APBN 2009-2010. Untuk produksinya, Pindad akan ditalangi Bank BNI, Bank Mandiri, dan BRI dengan jaminan Departemen Keuangan. Skema ini sama dengan skema pembiayaan melalui kredit ekspor yang diterapkan untuk pengadaan persenjataan selama ini.

Memang satu hal yang diharapkan oleh industri strategis Indonesia adalah regulasi pemerintah untuk skema pinjaman domestik yang dibutuhkan untuk membiayai produksi pesanan. Pihak industri berharap pendanaan bisa diperoleh tahun depan, walaupun Departemen Pertahanan mengharapkannya akhir tahun ini, ujar Direktur Utama PT DI Budi Santoso. Bagi PT DI, skema pendanaan domestik akan memberi peluang untuk pembelian pesawat patroli maritim yang diuraikan di atas.

Draf untuk pinjaman domestik ini dikabarkan tengah digodok oleh Departemen Keuangan, yang bila siap nanti bisa dimanfaatkan untuk mengatur pinjam
an bagi pembelian senjata (Jakarta Post, 10/12).

Melangkah maju Kunjungan Wapres ke Bandung memberi sinyal positif bagi kemajuan industri pertahanan dalam negeri. Diharapkan pesanan panser juga dapat diikuti dengan pesanan lain, sejauh anggarannya memang memungkinkan.

Pesawat patroli memang merupakan pesanan yang amat ditunggu karena selain sudah ada kemampuan untuk membuatnya, produk itu sendiri amat dibutuhkan bila Indonesia ingin mengamankan secara lebih baik sumber daya alam kelautannya, yang selama ini masih leluasa dirayah oleh kapal asing. Kerugian akibat aktivitas ilegal ini sempat dinilai berskala miliaran dollar tiap tahunnya. Kalau itu bisa diamankan dan dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia, bu
kankah hasilnya bisa untuk membeli pesawat patroli maritim dalam jumlah memadai?

Seiring dengan pesawat patroli maritim, muncul pula wacana tentang korvet nasional. Memang kemarin sudah ada pembelian korvet SIGMA dari Belanda. Akan tetapi, hasrat membuat korvet nasional rupanya tetap hidup dan dengan alasan yang masuk akal pula, yakni kebutuhan yang masih belum terpenuhi untuk pengamanan perairan Indonesia.

Seperti telah disinggung di atas, perusahaan Italia, Orrizonte Sistem Navali, yang akan bermitra dengan PT PAL untuk membuat korvet dikabarkan akan menyumbangkan pengetahuan, pengalaman, dan alih teknologi dalaip pelaksanaan proyek ini. Selain PT PAL, perusahaan elektronik di Bandung juga akan dilibatkan. Hak cipta atas desain bersama ini akan menjadi milik PAL. Rencana diperkuat dengan kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Italia Giovanni Lorenzo Forcieri pekan silam.

Meskipun sudah ada cukup detail diwacanakan dalam media, seperti dijelaskan oleh mantan Dirut PAL Adwin Suryohadiprodjo Kamis (13/12) kemarin, realisasi proyek korvet nasional ini masih menunggu kejelasan pelanggarannya.

Dengan uraian di atas, tampak bahwa meski ada yang membesarkan hati dalam perkembangan industri pertahanan dalam negeri, tetapi di sana juga masih ada sejumlah kendala yang perlu dipecahkan, terutama skema pendanaan. Diharapkan dengan adanya pesanan panser dan juga retrofit Hercules, dan siapa tahu tidak lama lagi pesawat patroli maritim, pola skema pendanaan sudah akan lebih jelas lagi.

Sumber : Kompas, Page : 76 

 Dilihat : 4227 kali