28 Agustus 2007
Deperin Atur Kuota Impor HRC

JAKARTA -Pemerintah berencana mengatur kuota impor baja canai panas (hot rolled coils/ HRC) untuk empat perusahaan baja nasional agar menghindari terjadinya kelangkaan bahan baku, sekaligus mencegah monopoli.

Kuota itu sedang dirancang Departemen Perindustrian (Deperin) menyusul realisasi pemberian insentif penghapusan bea masuk HRC ukuran 2 milimeter. Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Deperin Ansari Bukhari menjelaskan, keempat perusahaan pengolah HRC menjadi baja canai dingin (cold rolled coik/CRC) itu adalah PT Krakatau Steel (KS), PT Essar Indonesia (Essar), PT Gunung Garuda, dan PT Little Giant Steel. Melalui pemberian insentif penghapusan bea masuk (BM) HRC, para produsen baja tersebut diperbolehkan mengimpor komoditas tersebut.

"Agar tidak terjadi kelangkaan HRC atau diskriminasi pasokan bagi industri hilir, pemerintah akan mengatur mekanisme pasar yang adil (melalui empat perusahaan itu)," kata Ansari di Jakarta, Senin (27/8).

Menurut dia, kebijakan itu ditetapkan sebagai respons atas pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.oil/ 2007 tentang penghapusan tarif BM HRC berukuran kecil, yang berlaku selama enam bulan sejak 7 Agustus 2007. Pengaturan tersebut penting diterapkan karena insentif penghapusan BM HRC akan memicu keran impor secara besar-besaran.

Ansari menambahkan, skema pengaturan itu akan mencakup kendali jumlah pasokan dalam negeri yang disesuaikan dengan alokasi impor. Selama ini Indonesia mengimpor HRC sebanyak 400 ribu ton per tahun, dari total kebutuhan domestik sekitar 1 juta ton. "Misalnya nanti keperluannya 150 ribu ton, tapi dia (salah satu dari keempat perusahaan tersebut, red) impor 200 ribu ton, ya tidak bisa kami beri," tuturnya.

Baja canai panas, lanjut dia, merupakan bahan baku CRC yang menjadi bahan baku industri seng (baja lapis seng/BjLS). Industri > tersebut menyerap 41% kebutuh' an CRC nasional per tahun, disusul sektor pengolahan gulungan baja (coil center) sekitar 22%, industri pipa baja 9%, industri aluminium seng 8%, peralatan rumah tangga 2%, otomotif 2%, dan sisanya sektor aplikasi lain.

Ansari juga menepis kekhawa tiran Gabungan Produsen Seng Indonesia (Gapsi) bahwa insentif pembebasan BM HRC 2 milimeter atau lebih kecil akan mendistorsi pasar komoditas tersebut. "Tidak ada pembedaan perlakuan ataupun diskriminasi. Insentif ini netral," ucapnya.

Sumber Investor Daily menjelaskan, insentif pembebasan BM HRC 2 milimeter itu sesuai de ngan usulan PT Essar Indonesia. Perusahaan tersebut berencana meningkatkan kapasitas produksi, namun terganjal harga bahan baku yang tinggi. Sedangkan pemerintah sedikit kecewa dengan Krakatau Steel yang selama ini sudah dibentengi dengan BM tinggi, tapi tidak mampu meningkatkan kapasitasnya. "Tujuan insentif itu kan hanya untuk mensubstitusi impor," katanya.

KS Impor Secara terpisah, Dirut PT Krakatau Steel Daenulhay mengatakan, perseroan berencana menyubstitusi produksi HRC 2 milimeter sebanyak 200 ribu ton dari impor. Pasalnya, tanpa BM, harga HRC impor lebih murah dibandingkan diproduksi dalam negeri. "Apalagi, bahan baku berupa pellet sulit diperoleh," paparnya.

Rencana impor itu, lanjut dia, akan disesuaikan dengan penurunan produksi HRC 2 milimeter di pabrik-pabrik KS. Selama ini produksi HRC KS mencapai i juta ton untuk berbagai ukuran. Khusus HRC 2 milimeter, KS hanya memproduksi 20% dari total kapasitas terpasang. Sisanya dialokasikan untuk produksi HRC 614 milimeter.

Menurut Daenulhay, harga HRC impor ukuran 2 milimeter di pasar internasional sekitar US$ 650 per ton, sedangkan harga produksi KS hampir setara. Kalangan produsen baja mengkhawatirkan penghapusan bea masuk HRC ukuran 2 milimeter akan dimanfaatkan dengan mendompleng baja ukuran lain. "Pengawasannya perlu diperketat," paparnya.

Sumber : Investor Daily Indonesia, 28 August 2007

 Dilihat : 3876 kali