13 Dessember 2007
127 BUMN Diincar Partai

Tak Cukup Palak Menteri.Petinggi BUMN Belum Temukan Bukti Ibarat Kentut, Cuma Kecium Baunya PETINGGI Kementrian BUMN memastikan belum menemukan bukti konkrit ada perusahaan negara yang dijadikan "sapi perahan" partai untuk menambah pundi-pundi menjelang pemilu 2009.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu kepada Rakyat Merdeka, kemarin. "Kalau memang ada buktinya, kami akan menindak tegas pelaku tersebut," kata Said.

Soal keterbukaan informasi ke publik, Said menjelaskan, perusahaan negara saat ini sudah terbuka di tingkat corporasi, karena BUMN adalah rezim hukum yang harus transparan yang setiap tahun selalu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tidak mungkin BUMN dijadikan ATM bagi parpol," ujarnya.Said menegaskan, perusahaan negara tidak bisa dimasukan ke arena publik, karena BUMN hanya masuk di arena corporasi. Artinya, segala sesuatu dilakukan secara hukum dan terbuka di tingkat corporasi, bukan pada publik. "Persoalan ini sudah kami jelaskan, tapi kenapa selalu saja disalahartikan," tandasnya.

Sementara itu, kalangan DPR membenarkan banyak BUMN yang dijadikan ATM partai. Salah satunya, anggota Komisi VI DPR asal Partai Pelopor Idealisman Dachi.

Namun, Dachi juga tak bisa memberikan buktinya. "Ini kan seperti kentut, baunya kecium tapi nggak ada yang mau ngaku karena malu," kata Dachi.

Dachi menyebut beberapa kebijakan kementrian BUMN yang rentan dengan masuknya kepentingan partai Diantaranya menyangkut program privatisasi BUMN dan permainan saham di bursa efek.

Untuk menghindari tudingan partai ikut memeras BUMN, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) punya rumus. "Haram kader partai duduk dijajaran BUMN," kata Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz.

Jika ada kader PPP yang memiSumber: Ichsanuddin Noorsy lih berkarier di BUMN, jelas Irgan, maka status di partai harus dilepas. "BUMN jangan dijadikan sandaran partai untuk menyiasati pos-pos pendanaan partainya. Kalau itu terjadi, maka akan muncul konflik kepentingan," ujarnya.

Irgan menjamin, jika kader-kader PPP akan memilih BUMN, maka baju PPP-nya harus dilepas. "Partai lain juga harusnya seperti itu," tegasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Achmad Mubarok menolak jika ada kadernya yang duduk di BUMN. Karena secara tegas ada Keputusan Presiden yang melarang orang partai duduk di BUMN. Soal banyak BUMN yang aksesnya misterius, Mubarak mengatakan, praktek-praktek itu sudah terjadi sejak lama.

Mubarak juga mengatakan, tidak ada pengurus Demokrat yang jadi pengurus BUMN. "Yang ada sekarang itu orang-orang yang dulu membantu SBY-JK," terangnya.

FIK/ZK Tak cukup memotong gaji kadernya yang jadi menteri atau wakil rakyat, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun ikut diincar untuk menambah kas partai.

DARI 139 perusahaan yang ada, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat ada 127 yang diduga menjadi "sapi perahan" partai. Indikasinya, kata aktivis ICW Agus Sunaryanto, 127 BUMN ini tidak memberikan akses informasi yang luas kepada publik.

Sayang, Agus enggan menyebut 127 BUMN yang dimaksud. Alasannya, hal itu masih dalam proses pengkajian ICW.

Atas dasar itu, ICW mendesak pemerintah membuat regulasi baru soal keterbukaan informasi di perusahaan negara, sehingga masyarakat bisa mudah mengakses, sekaligus menjaga citranya. Soal regulasi, katanya, ICW sudah mengusulkan ke pemerintah. DPR bahkan mendukungnya.

Saat ini, diakui Agus, hanya ada 12 BUMN yang bisa diakses oleh masyarakat, sisanya masih misterius. "Wajar, jika timbul dugaan dan opini bahwa perusahaan negara saat ini hanya dijadikan ATM dan sapi perahan oleh partai politik, sehingga perusahaan mengalami kerugian," ujarnya.

Pentingnya regulasi ini, lanjutnya, sangat berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Partai Politik tahun 2007 yang baru disarikan DPR, khususnya yang mengatur keuangan partai. Dimana disebutkan keuangan partai salah satunya berasal dari sumbangan perusahaan.

"Kalau akses informasi ini tertutup, bisa saja perusahaan negara memberikan sumbangan ke partai secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui publik. Padahal, perusahaan ini milik negara," tegasnya.

Sebagai pelaku bisnis strategis, tambahnya, BUMN harus dikelola secara profesional, sehingga perusahaan itu mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Jangan pula, BUMN digunakan untuk kepentingan partai atau kelompok tertentu saja.

Sementara Direktur Lembaga Studi dan Kajian Publik (LSKP) Ichsanuddin Noorsy memberikan ciri-ciri lain BUMN yang sangat terbuka kemungkinan dijadikan "sapi perahan" partai. Yaitu pertama, BUMN banyak diisi kader partai. Kedua, dirut dan komisaris cenderung mondar-mandir ke kantor partai. Ketiga, direktur dan komisaris cenderung oportunis.

Noorsy menduga, aliran dana BUMN ke partai itu tidak dalam bentuk cash and cary tapi dalam bentuk-bentuk yang tidak langsung. Misalnya, pembagian proyek, biaya promosi, belanja barang modal, biaya perjalanan dan kegiatan anak perusahaan.

"Fakta-fakta ini yang membuka peluang perusahaan negara menjadi sapi perahan partai politik menjelang pemilu 2009. Ini yang mesti diwaspadai," kata Noorsy.

Karena itu, Noorsy sepakat keterbukaan di pemisahan negara harus dilakukan. Sehingga keberadaannya tidak lagi merugi, sekaligus dapat menopang pertumbuhan perekonomian nasional.

Noorsy juga menyebut, BUMN yang rawan diincar partai politik adalah perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami kemajuan dan mendapatkan profit yang besar.

Saat ini, lanjutnya, ada beberapa perusahaan negara yang dinilai untung besar dan juga merugi. Diantara yang untung itu adalah PT Pertamina, PT Telkom, BRi, BNI, PT PGN, Bank Mandiri, Semen Gresik, Antam, Pusri dan Jamsostek. Sedangkan yang merugi PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara, PT Pelindo, PT Krakatau Steel,PTPN I, PT PAL Indonesia.

"Perusahaan ini yang harus diperhatikan pemerintah, jangan sampai dijadikan lumbung duit bagi parpol. Lebih baik dijadikan alat penopang roda perekonomian nasional," tandasnya.

Noorsy memberikan ciri-ciri BUMN yang dijadikan "sapi perahan". Salah satunya, di jajaran direksi dan komisaris dipenuhi perwakilan dari kader partai.

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 4.

 Dilihat : 2385 kali