10 Dessember 2007
Pemerintah Akan Batasi Impor Senjata Mulai 2008

Pemerintah mendesak lima BUMN Strategis menyelesaikan program revitalisasi alat tempur. BANDUNG. Mulai tahun depan, pemerintati akan membatasi impor senjata untuk memenuhi kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sebagai gantinya, sebagian besar kebutuhan alat tempur bagi militer akan dipasok oleh lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Strategis. Kelima BUMN Strategis yang akan menjadi produsen mesin perang adalah PT PAL, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, PT Krakatau Steel, dan PT LEN Industri.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, harga produk lokal lebih miring ketimbang asing. Ambil contoh, harga satu unit panser buatan luar negeri mencapai Rp 10 miliar. Adapun, bikinan dalam negeri cuma Rp 4 miliar, dan kalau lengkap dengan senjatanya hanya tambah Rp 1,5 miliar. "Jadi, ada penghematan 50% sampai 60%," katanya usai memimpin rapat evaluasi tentang sistem persenjataan TNI di kantor PT Pindad Bandung, akhir pekan lalu.

Karena itu, Kalla menyatakan pemerintah mendesak kelima perusahaan pelat merah itu segera menyelesaikan program revitalisasi atau percepatan pengembangan alat tempur. Sehingga, mereka sudah bisa memasok semua permintaan TNI mulai 2008.

Wakil Presiden misalnya meminta Pindad mempercepat pengadaan 150 Panser Angkut Personel Sedang (APS) 4x4, dari yang semula dua tahun menjadi setahun. "Menjelang 5 Oktober 2008 harus selesai," tegasnya. Mesin perang ini setara dengan Panser Vehicule de l'Avant Blinde (VAB) bikinan Prancis yang dipakai Pasukan Garuda yang bertugas di Lebanon.

Direktur Utama Pindad Adik Avian Soedarsono mengatakan bakal .mengerahkan seluruh kemampuan perusahaannya guna memenuhi permintaan Wakil Presiden itu. Sekaligus, mengubah strategi dengan membuat konsorsium untuk memasok berbagai bahan baku. "Kami targetkan bisa menyelesaikan lebih dari 10 panser per bulan," janjinya.

Kalla juga ingin PT DI mengebut produksi suku cadang pesawat, termasuk peningkatan kemampuan atawa retrofit lima pesawat Hercules dan CN 235. Menanggapi permintaan itu, Mochtar Sharief, Sekretaris Perusahaan PT DI, mengaku PT DI siap menyelesaikan semua pesanan TNI.

Bahkan, pabrik pesawat yang bermarkas di Bandung ini bakal memberikan harga yang kompetitif alias tidak mahalmahal banget. Dengan catatan, "Yang penting masalah pendanaannya sudah beres," katanya.

Program korvet nasional ditunda Wakil Presiden juga menyatakan, bank bank lokal yang bakal membiayai pengadaan alat-alat tempur tersebut sudah setuju lantaran mendapat jaminan dari pemerintah. Mereka adalah Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI. Dengan demikian, pemerintah menukar model pendanaan pengadaan mesin perang yang biasanya melalui kredit ekspor menjadi melalui perbankan dalam negeri. "Total dananya sekitar Rp 3 triliun," ujarnya.

Nah, sebagai "korban" pertama pergantian skema pendanaan itu adalah Program Korvet Nasional. Sumber KONTAN yang ikut dalam rapat di Pindad membisikkan, Kalla meminta menunda dulu tambahan pembelian korvet dari Belanda karena dirasa harganya terlampau mahal. "Wapres juga menilai Indonesia belum terlalu butuh," katanya.

Sumber : Harian Kontan, Page : 2 

 

 Dilihat : 2990 kali