10 Dessember 2007
Menanti Aksi Pemerintah untuk Melego Sahara Perusahaan Pelat Merah

Untuk menyongsong hajatan itu, rapat internal pemerintah dan rapat konsultasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun digelar hampir tiap pekan. Sejumlah nama BUMN telah masuk daftar privatisasi itu. Pemerintah selalu bilang bahwa daftar itu baru hasil kajian semata. Tapi, berbagai dokumen rapat yang diperoleh KONTAN menunjukkan bahwa identitas BUMN yang masuk daftar itu sebenarnya hampir final. Maklum, nama-nama itu sudah lolos dalam seleksi internal Kementerian BUMN dan tinggal menunggu restu Komite Privatisasi dan DPR. Menurut rencana, seluruh BUMN yang masuk daftar privatisasi bakal diusulkan kepada DPR pada Januari 2008.

Nah, berdasarkan dokumen rapat kerja pemerintah dengan DPR pada 26 November lalu, BUMN yang mumi masuk dalam daftar program privatisasi 2008 berjumlah 12 perusahaan (lihat tabel). Menteri Negara BUMN Sofyan A. Djalil juga pernah menyatakan bahwa daftar ini akan mencakup pula BUMN yang sudah masuk program privatisasi tapi belum terlaksana. PT Krakatau Steel dan PT Bank Tabungan Negara (BTN), yang seharusnya sudah dilego tahun ini, adalah contohnya.

Siapa saja 16 BMUN lainnya? Awal pekan lalu, Sofyan menyebut beberapa, yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) , PTPN IV, dan PTPN VII. Saham beberapa BUMN ini akan dilego lewat penawaran saham perdana (IPO) atau lewat penjualan kepada investor strategis (strategic sales).
Sedangkan beberapa BUMN lain, seperti PT Djakarta Lloyd, PT Bahtera Adhiguna, dan PT Pengerukan Indonesia (Rukin.do) tak jadi dilego. Mereka hanya menjalani restrukturisasi internal. Bahtera akan diakuisi PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) dan Rukindo digabung dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sementara, PT Industri Soda Indonesia, akhirnya, dilikuidasi karena tidak kompetitif lagi.

Para analis meramal, Krakatau Steel dan BTN akan jadi primadona dalam program privatisasi ini. Investor saham akan menanti kehadirannya layaknya IPO PT Jasa Marga Tbk (JSMR) beberapa bulan silam.

Masalahnya, privatisasi kedua BUMN itu masih terganjal sejumlah persoalan. Soal Krakatau Steel, misalnya, pemerintah terkesan masih bimbang untuk melegonya lewat IPO atau strategic sales. Maklum, raksasa asing, yaitu Essar Grup, Archelor Mital, Samsung, dan Tata Steel, konon kepincut untuk membeli Krakatau. Bahkan, Essar sudah mengirimkan permintaan resmi. Ujungnya, pemerintah meminta manajemen Krakatau melakukan restrukturisasi dan kajian internal dahulu.

Sementara, IPO BTN terganjal tarik ulur aturan kepemilikan' tunggal alias/single presence policy (SPP) Bank Indonesia (BI). Sofyan juga pernah menyarankan agar BTN diakuisisi oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) atau PT Bank BNI Tbk (BBNI).

Kepala Riset Eurocapital Peregrine Securities, Poltak Hotradero serius menyoroti hal ini. Dia berpendapat, pemerintah semestinya segera mengambil keputusan pasti soal privatisasi ini. "Kalau perlu, buat jadwal privatisasi yang pasti," sarannya. Menurutnya, awal 2008, pemerintah sudah harus mengumumkan daftar privatisasi 2008 yang mencakup nama BUMN, jumlah saham, metode penjualan, dan jadwal privatisasinya.
Jadwal ini akan menjadi acuan yang jelas bagi para investor. Jika tidak, pemerintah bakal kehilangan momentum, terutama jika ia memutuskan untuk menjual saham BUMN itu lewat IPO di bursa. Perdebatan yang berkepanjangan hanya akan membuat pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan privatiasi itu. Buntutnya, hasil divestasi itu juga tak akan maksimal.

Untungnya, tahun depan, pemerintah hanya diwajibkan menyetorkan Rp 1,5 triliun dari privatisasi BUMN. Jumlah ini jauh di bawah angka target setoran privatisasi tahun ini yang mencapai Rp 4,7 triliun. "Jadi, sebagian besar dana privatisasi dipakai untuk pengembangan perusahaan," kata Muhammad Said Didu, Sekretaris Menteri Negara BUMN, pekan lalu.

Sumber : Ewo Raswa Harian Kontan, Page : 6

 

 Dilihat : 3051 kali