24 Agustus 2007
Pembebasan BM Baja Untungkan Pihak Tertentu

JAKARTA (Media): Gabungan Pabrik Seng Indonesia (Gapsi) menilai, kebijakan pembebasan tarif bea masuk (BM) atas impor baja lembaran panas (HRC) hanya menguntungkan pihak tertentu. Sebaliknya, pemerintah menilai, aturan tersebut justru semakin memperluas pasar.

Tanggapan Gapsi itu terkait langkah pemerintah membebaskan tarif BM pada impor HRC berukuran lebih kecil atau sama dengan 2 mm (HS 7208.27.00.00 dan 7208.39.00.00).'

Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menkeu Nomor 85/PMK.011 /2007 yang berlaku selama enam bulan sejak 7 Agustus 2907. Kebijakan baru itu diterapkan dalam rangka mendorong pengembangan industri baja nasional.

Meski begitu, Gapsi menilai, keputusan tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu. Impor HRC selama ini dilakukan oleh PT Krakatau Steel (KS), PT Essar Indonesia asal India, PT Gunung Garuda, dan PT Little Giant.

"Keputusan pembebasan BM itu hanya menguntungkan segelintir pihak seperti Essar karena dia punya pabrik seng. Jadi, dia bisa impor HRC lebih murah. Sedangkan kami dipasok KS dan sesungguhnya pasokan KS itu cukup," kata Ketua Gapsi Ruddy Syamsuddin kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Lebih jauh, pembebasan BM HRC akan menyebabkan terganggunya mekanisme pasar yang ada. "Keputusan pembebasan BM itu akan merusak mekanisme pasar karena orang akan banting-bantingan harga baja lembaran dingin (CRC)," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian (Depperin) Ansari Bukhari mengatakan pemberian insentif hanya ditujukan bagi industri baja yang mengimpor HRC untuk diolah menjadi CRC. Dalam hal ini, insentif tersebut hanya menguntungkan produsen baja.

"Kalau kita bicarakan Permenkeu itu, paling-paling empat produsen itu yang memanfaatkan keuntungan BM ini, bukan untuk pedagang. Pasalnya, langkah ini hanya bisa diimpor oleh produsen," cetusnya.

Ansari menilai, aturan pembebasan BM HRC justru akan memperluas pasar. "Tidak ada pasar KS yang berkurang. Tapi yang terjadi adalah perluasan pasar. Misalnya dengan fasilitas nol lalu Essar tidak membeli dari dalam negeri, kita tidak akan izinkan itu. Berapa yang dia ambil dari dalam negeri maka sisanya baru boleh diimpor."

Ia membenarkan terjadinya kompetisi harga di kalangan produsen HRC dengan keluarnya Peraturan Menkeu Nomor 85/PMK.011 /2007 itu. "Kalau dulu KS bisa mengatur, dengan fasilitas sekarang ini akan ada perusahaan lain seperti Essar dan yang lainnya. Ini kompetisi yang sehat," ucapnya.

Ansari menjelaskan, Permenkeu itu diterbitkan atas usul dari Essar, yang dilatarbelakangi keterbatasan jumlah produksi HRC dari KS. Selama ini KS memproduksi 700-800 ribu ton HRC per tahun.

"Dari jumlah tersebut 80% lebih digunakan KS sendiri menjadi bahan baku CRC-nya dia. Sisanya 20% dijual ke perusahaan lain. Sisanya itu tidak mencukupi industri di luar KS sehingga mereka harus impor," terangnya.

Sumber : Media Indonesia, Page : 13, Friday, 24 August 2007

 Dilihat : 3084 kali