09 Oktober 2017
Perkuat Komitmen GCG, PT KS Undang KPK dan Lakukan MoU Assesment GCG KSG

PT KS undang KPK untuk Komitmen GCG 

CILEGON - PT Krakatau Steel (KS) mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyosialisasikan penerapan Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) yang diselenggarakan di Aula Human Capital Development Center (HCDC) PT KS, Senin (9/10).

Hal itu merupakan salah satu upaya untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Coorporate Governance (GCG) di lingkungan PT KS dan Grup (KSG).

Direktur Utama (Dirut) PT KS Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengatakan, penerapan GCG merupakan salah satu kekuatan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin sengit.

"Daya saing perusahaan itu ditentukan juga dari pengelolaannya. Semakin baik pengelolaannya secara GCG, tentu semakin menambah kepercayaan baik di internal maupun eksternal. Dengan begitu suatu perusahaan akan mampu bertahan dalam persaingan sesengit apapun," kata pria yang akrab disapa Maswig ini.

Salah satu upaya konkret dalam penerapan GCG, lanjut Maswig, dapat dimulai dengan melaksanakan LHKPN bagi seluruh pejabat di lingkungan KSG yang masuk dalam kategori wajib LHKPN.

"Komisaris dan Direksi PT KS, General Manager PT KS, para Manajer PT KS, komisaris dan direksi seluruh anak perusahaan serta direksi dan pengawas Dana Pensiun PT KS harus melaporkan seluruh harta kekayaannya. Hal itu sesuai dengan Permen BUMN nomor 1 tahun 2011 pasal 41 ayat 2 tentang penerapan GCG," ujarnya.

Maswig menegaskan, dalam mengimplementasikan GCG perlu adanya pemantauan dari lembaga negara seperti KPK.

"Kami mengundang KPK untuk melakukan sosialisasi tentang LHKPN kepada penyelenggara negara seperti kami supaya bisa menjadi lebih patuh lagi. Terlebih saat ini sistem LHKPN sudah menggunakan sistem elektronik (e-LHKPN-red) yang kabarnya bisa mempermudah proses laporan. Makanya saya berharap kegiatan ini (sosialisasi e-LHKPN-red) bisa bermanfaat," tuturnya.

Ketua Tim Pendaftaran LHKPN pada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Deputi Bidang Pencegahan KPK, Ben Hardy Saragih menyatakan, lembaga seperti KPK tidak hanya melakukan penindakan terhadap kasus korupsinya saja. Melainkan, KPK juga kerap melakukan upaya tindakan pencegahan terhadap bahaya korupsi.

"Penyampaian maupun ajakan untuk melaporkan harta kekayaan para penyelenggara negara adalah salah satu upaya kami dalam melakukan pencegahan terhadap kecenderungan terjadinya korupsi," ujarnya.

Untuk itu, Ben Hardy menyerukan kepada seluruh pejabat di lingkungan KSG agar dapat lebih patuh dalam melakukan LHKPN.

"Melalui e-LHKPN, pelaporan harta kekayaan dapat lebih mudah dilakukan. Pengisian formulirnya pun dibuat lebih sederhana dan praktis," katanya.

Ben Hardy menjelaskan, tujuan dilakukannya pemeriksaan LHKPN adalah untuk mengetahui tingkat kewajaran terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara.

"Kami sangat menyarankan agar dalam mengisi LHKPN dilakukan secara jelas dan benar adanya. Sehingga seluruh harta kekayaan yang dimiliki seluruhnya terlaporkan dengan baik di KPK dan terhindar dari dugaan korupsi. Nanti kan, akan dilihat dari penghasilannya apakah sesuai dengan profil penerimaannya. Untuk harta lainya, yang penting ada historikal dari kepemilikan harta tersebut yang dilaporkan ke kami," tuturnya.


Diketahui, usai sosialisasi e-LHKPN oleh KPK, PT KS beserta seluruh anak perusahaannya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Assesment GCG.

General Manager Coorporate Secretary PT KS Suriadi Arif mengungkapkan, penandatanganan MoU Assesment GCG di lingkungan KSG merupakan upaya untuk memperkuat komitmen GCG yang akan dijalankan seluruh anak perusahaan.

"KS sebagai induk akan mengkoordinir implementasi GCG yang akan dijalankan anak perusahaannya," katanya.

Suriadi menjelaskan, dalam mewujudkan GCG, PT KS secara rutin telah mengikuti penilaian assesment yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 2014.

"Skor penilaian yang dilakukan BPKP menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Pada 2016 lalu, PT KS mendapatkan skor 89,01 yang merupakan skor terbaik dari seluruh BUMN yang ada. Dengan adanya MoU Assesment GCG KSG, tentu diharapkan penerapan GCG bisa lebih baik lagi. Makanya harus ada ukuran skor untuk membuktikan GCG sudah terlaksana dengan baik apa belum," tuturnya. (danang)

 Dilihat : 524 kali