24 Mei 2017
Industri Baja-Impor Persulit Ruang Gerak

Jakarta – Pelaku industri baja nasional meminta pemerintah mengendalikan impor yang menghambat pertumbuhan bisnis.

Saat ini, pemain baja pelat merah yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sedang membangun pabrik baja terintegrasi dengan kapasitas akumulatif 10 juta ton pada tahun 2025. Pabrik senilai US$3,6 miliar tersebut dibangun oleh PT Krakatau Posco, perusahaan patungan antara Krakatau Steel dan produsen baja terbesar asal Korea Selatan, Posco.

Direktur Utama Krakatau Steel Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menyampaikan struktur biaya industri baja di dalam negeri sebenarnya sama dengan negara produsen baja terbesar dunia, China. Kendati demikian, di negara itu, fasilitas industri memungkinkan mereka dapat menjual produknya dengan sangat murah.

“Di sana mereka tidak perlu bayar tanah, harga gas murah, dan dapat insentif dari pemerintah. Di sini, kami harus mengikuti mekanisme pasar terbuka. Kalau sistem perdagangannya lebih fair, industri baja nasional bisa lebih kompetitif,” jelas Wigrantoro, Selasa (23/5).

Industri baja nasional menyebut tekanan pada industri baja nasional terjadi karena produk baja impor masuk ke pasar Indonesia dengan cara-cara menyimpang, salah satunya dengan penyalahgunaan pos tarif baja paduan.

Meski belum menghimpun data resmi, dia memprediksi impor baja pada semester pertama tahun ini masih akan tetap tinggi. Wigrantoro menyebut baja yang diimpor seharusnya dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri karena merupakan baja karbon yang kegunaannya hanya untuk konstruksi umum.

“Penyalahgunaan kategori baja paduan tersebut hanya bertujuan mengalihkan pos tarif dari baja karbon menjadi baja paduan demi menghindari bea masuk maupun trade remedies,” jelas Wigrantoro.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor tiga jenis baja utama, yaitu hot rolled coil (HRC), cold rolled coil (CRC), dan wire rod konsisten naik sejak 2011. Impor baja jenis CRC bahkan naik 54% dalam 5 tahun terakhir.

Manipulasi Tarif

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika I Gusti Putu Suryawirawan menyampaikan beberapa tahun terakhir, proses manipulasi pos tarif baja impor memang terjadi, tetapi pemerintah telah memperketat pengawasan sejak awal 2017.

“Terjadi unfair trade itu karena ada celah untuk melakukan, yaitu melalui pos tarif untuk baja paduan yang bea masuknya lebih rendah daripada baja yang lain. Itu membahayakan produsen baja di dalam negeri yang berproduksi dengan biaya apa adanya, lalu dibanjiri dengan impor yang harganya tidak masuk akan [sangat murah],” jelas Putu.

Adapun, importir baja kerap melakukan modus memasukkan baja karbon ke Indonesia dengan mencampurnya dengan boron sehingga menjadi baja paduan.

Dikutip dari: Bisnis Indonesia, Rabu, 24 Mei 2017, penulis: Dara Aziliya

 Dilihat : 3313 kali