03 Dessember 2007
MENGAWAL PRIVATISASI BUMN

Jakarta, 1 Desember 2007 (Business News) Kementerian Negara BUMN menambah jumlah BUMN yang akan diprivatisasi tahun depan yaitu dari 16 menjadi 28. Angka itu termasuk BUMN yang akan diprivatisasi pada tahun 2007 yang dicarry over tahun depan. Demikian paparan Meneg BUMN Sofyan Djalil, di sela-sela raker dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut dia, proses ini termasuk untuk BUMN lama yang belum selesai diprivatisasi. Beberapa perusahaan yang dilepas tahun depan diantaranya anak usaha PT Krakatau Steel. Sementara untuk anak usaha PLN yaitu Comnet Plus dan Indonesia Power masih perlu direstrukturisasi terlebih dahulu.

Data Kementerian Negara BUMN, Program Tahunan Privatisasi tahun 2008 terdiri dari 12 BUMN. Delapan BUMN kepemilikan saham mayoritas sahamnya akan dilepas dengan metode penawaran saham perdana {Initial Public Offering/lPO) dan penjualan strategis.

BUMN tersebut adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (maksimal 30 persen IPO), PT Krakatau Steel (maksimal 30 persen IPO), PT Bank Tabungan Negara (3D persen IPO), PT Semen Baturaja (maksimal 35 persen IPO), PT Sucofindo (30 persen IPO). Sementara tiga BUMN yaitu PT Industri Sandang, PT Sarana Karya, dan PT INTI akan dilepas sahamnya dengan cara strategic safes.

Sedangkan BUMN kepemilikan saham minoritas kurang dari 51 persen yaitu PT JIEP, PT SIER dengan stategic sales, Rekayasa Industri (4,97 persen) dan placement PT Bank Bukopin (18,47 persen)Terungkap pula bahwa sejumlah anak usaha BUMN yang mengambil ancang-ancang akan diprivatisasi adalah anak usaha Pertamina Elnusa, anak usaha Krakatau Steel KHI Pipe, Latinusa, anak usaha PLN, ComnetPlus, Indonesia Power, Pembangkit Jawa Bali (PJB).

Tentu pemerintah bersama dengan DPR punya maksud dan tujuan strategis sehingga melakukan privatisasi atas 28 BUMN tertutup. Salah satu tujuannya tentu untuk memperkuat sisi penerimaan APBN yang di tahun 2008 akan mengalami tekanan hebat karena kenaikan harga minyak dunia yang di luar perkiraan.

Privatisasi BUMN menjadi salah satu obat mujarab untuk meningkatkan penerimaan. Namun sejatinya ada tujuan lain yang jauh lebih strategis dari sekadar mencari sumber pendanaan untuk APBN, yakni membuat kinerja BUMN menjadi lebih mengkilap. Kenapa demikian? Karena dengan menjadi perusahaan terbuka, manajemen perseroan dituntut untuk mematuhi ketentuan pasar modal (capital market protocol) dengan salah satu pilarnya adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Dehgan implementasi prinsip GCG, maka kualitas pengelolaan BUMN akan menjadi lebih baik, efektif, transparan dan akuntabel. Sejumlah BUMN yang sudah menyandang status sebagai perusahaan publik sudah membuktikan bahwa kinerja mereka dari waktu ke waktu terus membaik. Bahkan beberapa diantaranya mampu menjadi penggerak pasar modal (market mover) karena tergolong saham bluechips.

Kualitas pengelolaan menjadi lebih baik dan efektif karena setelah menjadi perusahaan terbuka pihak-pihak yang ikut mengawasi jalannya operasional perseroan menjadi lebih banyak. 3ika sebelumnya yang mengawasi hanya satuan pengawas internal perusahaan, ditambah dengan komisaris dan lembaga pemeriksa pemerintah semacam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka kini investor publik juga ikut mengawasi. Apalagi konsekuensi dengan menjadi perusahaan publik, laporan keuangan juga harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kredibel.

Inilah sejatinya esensi dari privatisasi BUMN, yakni menjadikan BUMN-BUMN sebagai perusahaan yang tangguh karena didorong untuk dapat memenuhi kaidah-kaidah perusahaan terbuka dengan intensitas pengawasan yang lebih baik.

Menjadi penting pula bagi seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi proses privatisasi BUMN itu. Maklum, selama ini selalu muncul pandangan sinis dari sebagian elemen masyarakat terkait dengan privatisasi BUMN. Selalu berkembang suara pro dan kontra atas rencana privatisasi BUMN.

Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus dijalankan oleh Kantor Kementerian Negara BUMN mengenai rencana-rencana strategis privatisasi BUMN di tahun 2008 nanti. Jumlah 28 BUMN yang akan diprivatisasi itu bukan jumlah yang kecil, sehingga sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan serta pemantauannya harus dilakukan secara cermat.

Pemerintah harus jeli memilah BUMN mana yang layak diprivatisasi dan mana yang tidak atau belum layak diprivatisasi. Dikotomi antara BUMN strategis dan BUMN tidak strategis sering sekali menjadi polemik yang tidak kunjung selesai dan membosankan. Juga dikotomi antara BUMN yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dengan yang tidak juga sering menimbulkan polemik yang melelahkan.

Pokoknya, jangan sampai sebuah BUMN sudah terlanjur diprivatisasi, di kemudian hari dipertanyakan proses privatisasinya oleh pihakpihak tertentu. Apa yang terjadi dengan kasus Temasek yang diduga melakukan tindakan monopoli penetapan tarif telepon seluler melalui kepemilikan silang pada Telkomsel dan Indosat, dimana pemerintah juga masih memiliki saham di kedua perusahaan itu, hendaknya jangan sampai terulang lagi.

Kalkulasi yang cermat dari pemerintah dari berbagai segi perundang-undangan perlu dilakukan, bukan hanya dari segi pemenuhan ketentuan pasar modal saja. Siapa menyangka bahwa penjualan saham Telkomsel dan Indosat kepada Temasek melalui anak-anak perusahaannya di kemudian hari dipersoalkan?

Mustinya hal seperti itu tidak perlu terjadi karena hanya akan memperkeruh iklim investasi yang tidak kunjung membaik. Artinya, pemerintah juga harus mempertimbangkan regulasi-regulasi lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan publik. Tidak boleh terjadi lagi kasus monopoli atas kepemilikan silang saham perusahaan di pasar modal yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli atau undang-undang persaingan tidak sehat.

Pemerintah juga harus banyak berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan pelaksanaan privatisasi 28 BUMN. Jangan sampai, keputusan sudah diambil ternyata ada sekelompok elemen masyarakat yang tidak menyetujui lalu melakukan tindakan-tindakan parlemen jalanan. Kalau hal-hal seperti ini sampai terjadi, sungguh memalukan.

Intinya adalah pemerintah harus dapat meminimalkan gejolakgejolak yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan privatisasi BUMN. Yakinlah, privatisasi BUMN akan menjadi agenda strategis bagi semua pihak, karena di balik privatisasi BUMN memberikan potensi keuntungan yang menggiurkan sehingga bisa membawa kelompok-kelompok atau orang per orang untuk berbuat curang.

Untuk itu, pengelolaan informasi rahasia harus dapat dilakukan dengan baik agar tidak terjadi asimetris informasi yang hanya memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu. Praktik insider trading sering terjadi karena salah satu pihak memperoleh informasi lebih dulu dan atau lebih banyak ketimbang pihak lainnya.

Sentimen nasionalisme seringkali muncul mengiringi proses privatisasi BUMN. Banyak kalangan yang menilai dirinya nasionalis tidak rela kalau kepemilikan saham pemerintah beralih ke investor asing. Oleh sebab itu, isu nasonalisme sering dikumandangkan untuk memancing perhatian pemerintah. Untuk itu, ada baiknya apabila pemerintah memberikan kesempatan kepada investor lokal untuk membeli saham BUMN, bahkan jika perlu dalam persentase lebih besar dibandingkan investor asing.

Prioritas kepemilikan saham kepada investor lokal bisa dilakukan untuk privatisasi BUMN yang tergolong strategis. Dengan demikian, suara-suara sumbang soal kepemilikan asing pada BUMN strategis tidak akan ada lagi.

Kalau pun cara itu tidak investor friendly, maka pemerintah bisa menempuh cara lain misalnya dengan menerapkan program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan (Management and Employee Stock Ownership Plan/MESOP) dalam persentase tertentu. Dengan program MESOP ini, diyakini rasa memiliki manajemen dan karyawan akan menjadi lebih tinggi sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Strategi privatisasi juga penting untuk dikaji pemerintah, misalnya apakah pemerintah akan langsung melepas 30% sahamnya kepada investor ataukah 15% dulu baru kemudian 15% lagi setelah menunggu respon pasar. Strategi penjualan saham itu akan sangat menentukan berhasil tidaknya program privatisasi yang tercermin pada harga pembentukan (book building) pada penawaran saham perdananya. Dengan harga yang baik, tentu pemerintah akan menuai data tunai lebih besar. Di sini faktor ketepatan waktu atau timing menjadi penting dan harus dikalkulasi secara seksama oleh pemerintah.

Apabila timing-nya tidak tepat karena situasi pasar sedang bearish (lesu), lebih baik pemerintah menunda sementara waktu pelaksanaan privatisasinya. Dengan menunda sebentar, pemerintah berpeluang menetapkan harga premium sehingga memberikan "keuntungan" bagi pemerintah dari segi akumulasi dana tunai yang dihimpun.

Ada baiknya pula apabila pemerintah memberikan sedikittekanan kepada pihak underwriter, terutama lead underwriter, untuk berperan sebagai pihak yang komit melepas saham pada tingkat harga terbaik. Dengan prinsip full commitment dari lembaga penunjang, yakni lead underwriter dan para underwriter, untuk menjual pada harga premium, tentu pemerintah akan memperoleh dana segar lebih besar.

Untuk itu, rencana roadshow di pasar domestik dan pasar internasional harus dilakukan dengan balk dan benar sehingga akan memberikan hasil yang maksimal karena pemerintah selaku penjual saham akan bertemu dengan investor-investor potensial, bukan investor kacangan.
( RK)

Sumber : Business News, Page : 17 

 

 Dilihat : 3197 kali