10 Januari 2017
IMPOR BAJA-Pengawasan Kemenperin Diperluas

Penerbitan beleid juga bertujuan mengelola impor baja paduan yang banyak dicampur dengan boron.

Perusahaan perlu menyertakan sejumlah dokumen tambahan, seperti rencana kebutuhan impor barang, kapasitas, dan rencana produksi.

Nindya Aidila
redaksi@bisnis.com

JAKARTA — Pemerintah memperketat persyaratan impor balo dan memperluas peran Kementerian Perindustrian dalam melakukan pengawasan.

Peraturan Menteri No.86/2016 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya telah ditetapkan pada 29 Desember 2016 dan berlaku hingga 31 Desember 2019.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan dalam aturan yang baru, ruang Iingkup monitoring baja yang dilakukan Kementerian Perindustrian lebih diperluas.

“Peraturan menteri itu saIah satunya diterbitkan untuk mengelola impor baja paduan yang banyak dicampur dengan boron,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/1).

Dia menjelaskan selama ini banyak modus yang dilakukan importir untuk memasukkan baja karbon ke Indonesia dengan mencampurnya dengan boron agar disebut sebagai baja paduan (alloy steel).

Pasalnya, bea masuk untuk baja paduan hanya dipatok sekitan 0%-5%. sedangkan untuk carbon steel, termasuk hot rolled coil (HRC) dan cold rolled Oil (CRC) bisa mencapai 10%-15% dan, masih ditambah bea masuk anti dumping.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika, impor baja paduan yang terdiri dan HRC, CRC, dan wire rod melonjak pada 2015 menjadi Iebih dan 1 juta ton. Padahal pada 2012 masih sekitar 581.000 ton.

Untuk itu, diperlukan aturan yang Iebih ketat. Salah satunya dengan mewajibkan perusahaan menyertakan beberapa dokumen tambahan, seperti rencana kebutuhan impor barang, kapasitas, rencana produksi, dan kebutuhan bahan baku dalam masa satu tahun produksi.

Dan yang tidak kalah penting, perusahaan harus melampirkan laporan produksi dan realisasi impor dalam dua tahun terakhir serta memberikan penjelasan teknis mengenai tujuan barang yang diimpornya.

Selain monitoring yang diperluas, jumlah kode HS baja yang diatur juga diperluas, yaitu menjadi sekitar 342 kode HS kategori besi dan baja, 63 baja paduan, dan 88 produk turunannya.

Importir yang tidak memenuhi persyaratan bisa dikenai sanksi berupa tidak diizinkannya permohonan pertimbangan teknis untuk periode selanjutnya atau pencabutan rekomendasi impor dari Kementerian Perdagangan.

Perusahaan yang sudah terlanjur mengajukan permohonan impon harus memenuhi persyaratan beleid yang baru. Pertimbangan teknis yang telah diterbitkan berlaku hingga 31 Desember 2016.

PENGETATAN SYARAT

Sementara itu, Direktur Marketing PT Krakatau Steel Tbk. Dadang Danusiri menilai penyusunan beleid baru tersebut sudah baik sepanjang diimplementasikan dengan tertib. Dengan pengetatan syarat impor, dia yakin pendapatan negara bisa bertambah.

Menurutnya, beberapa jenis baja seperti HRC, CRC, dan wire rod belum bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri sehingga ketiga jenis baja tersebut paling rentan dicurangi.

“Kalau aturannya sudah cukup bagus, efektivitasnya nanti kita lihat di lapangan,” katanya.

Adapun, Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Hidayat Triseputro mengatakan regulasi tersebut merupakan Iangkah pemerintah untuk mengaman kan industri dalam negeri dari impor baja dengan harga yang tidak bersaing.

“Regulasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan utilisasi kapasitas produksi nasional. Untuk baja lokal tertentu yang belum bisa diproduksi [dalam negeri] silakan impor,” katanya.

sumber : Bisnis Indonesia

 Dilihat : 4709 kali