29 November 2007
Eksportir Tolak Petisi Antidumping Baja

JAKARTA-Eksportir produk baja canai panas (hot rolled coil/HRC) menolak petisi antidumping yang diajukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).
Petisi antidumping yang ditujukan kepada eksportir Tiongkok, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand itu dinilai lemah.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum lima eksportir HRC asal Rusia dan Thailand A Setiadi usai mengikuti dengar pendapat yang digelar KADI di Jakarta, Selasa (28/11). Dia menyatakan, produk yang dituduh dumping oleh Indonesia tidak sama dengan yang diproduksi industri baja lokal sehingga tidak memenuhi aturan dumping.

Menurut dia, tuduhan dumping hanya dapat diajukan untuk produk sejenis. "PT Krakatau Steel (KS) hanya memproduksi HRC berukuran 1,8-2,5 milimeter. Sedangkan HRC yang diimpor berukuran 1,2-1,5 mm. Seharusnya KS tidak dapat meminta perlindungan untuk produk yang tidak mereka produksi,"ujarnya.

Selain itu, Setiadi menilai, dalam perhitungan injury (kerugian), KADI melakukan kesalahan dengan tidak memasukkan biaya transportasi. "KADI tidak menghitung seluruh transaksi yang terjadi dalam pembentukan harga. Jadi ada sedikit kekeliruan karena persiapan petisi terburu-buru," katanya.

Karena itu, lanjut dia, eksportir yang diwakilinya akan mengajukan dokumen pendukung pada Jumat (30/11). Setiadi menjelaskan, harga normal di pasar domestik seharusnya dihitung dengan memasukkan biaya transportasi dan unsur keuntungan yang masuk akal selain biaya produksi.

"Jika ditambah biaya transportasi, paling tidak harganya sama (antara impor dan produk lokal). Biaya produksinya antara .kita sama, teknologi saja yang agak berbeda," jelasnya.

Setiadi mencontonkan dengan perhitungan itu, salah satu kliennya dari Rusia, yaitu Novolipetsk Steel yang dituduh melakukan dumping sebesar 12.71%, bisa bebas dari tuduhan.

Di samping itu, lanjut dia, tuduhan dumping dapat terbukti jika ada hubungan sebab akibatantara injury dan impor. "Dalam petisi itu disebutkan bahwa dengan adanya kenaikan impor, KS terpaksa mengalihkan pasar ke luar negeri. Kalau KS mengekspor harusnya untung, tapi ternyata rugi juga. Itu karena harga jual mereka lebih murah, justru mereka yang melakukan dumping," tuturnya.

Senada dengan Setiadi, Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Ahmad Safiun menilai, petisi dumping itu lemah. "Dari penyajian data saja KADI sudah salah. Kalau salah satu data dalam petisi tidak benar, artinya petisi itu tidak sah karena.data tidak cocok dengan kenyataan," katanya."

Safiun mengungkapkan, petisi yang diajukan KS menyatakan bahwa indeks produksi baja nasional sejak 2003-2005 mengalami kenaikan, padahal kenyataannya industri hilir HRC kekurangan bahan baku. "Buktinya pemerintah pada 2004 mengeluarkan SK Menteri Keuangan Nomor 46 yang menyatakan impor baja dan pelat besi dibebaskan bea masuknya. Itu kan jelas berarti industri domestik kekurangan bahan baku besi baja," jelasnya.

Hal lain yang dinilai melemahkan tuduhan dumping itu, lanjut Safiun, antara lain batalnya verifikasi data ke negara eksportir (Tiongkok)
oleh KADI. "KADI hanya menggunakan data yang diajukan petisioner," ujarnya.

Terancam Kolaps Safiun menambahkan, penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk HRC impor dari lima negara tersebut akan menekan kinerja industri baja hilir di dalam negeri. "Industri baja hilir akan semakin terpuruk karena tidak dapat bersaing. Kalau mengimpor HRC dari Australia dan Eropa, harganya sangat tinggi," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut dia, industri HRC lokal belum dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan logam dan besi. "Pertumbuh

an industri pengerjaan logam dan mesin sekarang turun. Pengenaan BMAD itu akan membuat sekitar 50% industri yang ada saat ini terpaksa tutup," tuturnya.

Penyelidikan dumping atas HRC impor dari lima negara itu dimulai pada 28 Juni 2006. Impor HRC dari lima negara tertuduh pada'2003-2005 naik sekitar 260% dari 209.549 ton menjadi 544.983 ton.

Hasil penyelidikan KADI yang akan diumumkan pada 27 Desember 2007 itu berupaya menemukan bukti bahwa eksportir HRC dari lima negara tersebut telah melakukan dumping dengan margin bervariasi antara 0-56,51%.

Sumber : Investor Daily Indonesia, Page : 23

 

 Dilihat : 2998 kali