29 November 2007
Tuduhan Dumping Baja Impor Dinilai Lemah

JAKARTA (Media): Industri lokal ragukan kekuatan tuduhan dumping yang diinisiasi PT Krakatau Steel (KS). Tuduhan itu dikenakan pada sejumlah perusahaan asal China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand yang mengekspor baja canai panas (hot roll milled /HRC) ke Indonesia.

"Beberapa argumentasi dalam petisi antidumping HRC itu mudah dipatahkan. Misalnya, data produksi HRC nasional yang dinyatakan dengan angka indeks salah. Kalau itu indeks, harusnya tidak ada satuan metrik ton. Kalau salah satu data dalam petisi tidak benar, artinya petisinya tidak sah karena data tidak cocok dengan kenyataan," jelas Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Ahmad Safiun, seusai dengar pendapat dengan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) di Jakarta, kemarin.

Menurut Safiun, petisi KS itu menyatakan indeks produksi baja nasional sejak 2003-2005 mengalami kenaikan. Padahal, kenyataannya industri hilir HRC kekurangan bahan baku. Kondisi itulah yang menyebabkan pemerintah ketika itu membebaskan bea masuk impor baja. Keputusan itu ditetapkan dalam SK Menteri Keuangan No 46 Tahun 2004 yang menyatakan impor baja dan pelat besi dibebaskan bea masuknya.

Lebih jauh, Safiun mengatakan lemahnya tuduhan dumping itu disebabkan pembatalan verifikasi data ke negara eksportir (China) oleh KADI. Sehingga, data yang dipakai KADI saat ini hanya data yang diperoleh dari KS. Perusahaan baja pelat merah itu berkedudukan sebagai petisioner. Sehingga, ada kekhawatiran data dianggap, sepihak atau tidak seimbang.

Safiun mengingatkan, jika KADI memutuskan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk HRC impor, hal itu justru akan menekan industri baja hilir. Sementara industri HRC lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan logam dan besi. Padahal, saat ini industri ini masih kembang kempis akibat kenaikan harga minyak dan bahan bakar. Sejak kenaikan BBM, industri kecil pengecoran logam yang tadinya berjumlah 340 pabrik, sekarang tinggal 30 pabrik.

"Industri manufaktur di bidang pengerjaan logam dan mesin itu sekarang pertumbuhannya melambat. Apalagi kalau nanti BBM naik terus, 50% pabriknya pasti tutup," tandasnya.

Hal yang sama ditegaskan kuasa hukum lima eksportir HRC asal Rusia dan Thailand, A Setiadi. Menurutnya, produk yang dituduh dumping tidak sama dengan yang diproduksi industri baja lokal. Alhasil, secara aturan petisi itu tidak memenuhi aturan tentang larangan praktik dumping. Padahal, untuk membandingkan data harus seimbang atau apple to apple antara tertuduh dan produk sebagai korban praktik dumping. (Toh/E-1)

Sumber : Media Indonesia

 

 Dilihat : 2698 kali