09 Juni 2015
Menperin Minta TKDN di Proyek Infrastruktur Ditingkatkan

Investor Daily, 10 Juni 2015

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin meminta tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di proyek-proyek infrastruktur ditingkatkan. Hal itu disampaikan Menperin dalam Rapat Terbatas (Ratas) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PT Pindad, yang digelar pada 9 Juni 2015.

“Presiden Joko Widodo telah member arahan agar realisasi peningkatan produk dalam negeri dipercepat. Selain itu, dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, bisa menekan keluarnya devisa dari aktivitas impor yang masih tinggi,” kata Menperin, Selasa (9/6).

Menperin mencontohkan, proyek pipa transmisi gas milik PT Pertamina Gas (Pertagas) yang merentang sepanjang 270 kilometer dari Gresik di Jawa Timur ke Semarang, Jawa Tengah. Meskipun dimenangi konsorsium Wijaya Karya, proyek tersebut menggunakan baja dari Korea Selatan.

Untuk itu, Menperin mendesak agar penggunaan baja domestic diprioritaskan. “Kita sudah bisa produksi itu di Batam, Cilegon, juga di Bekasi. Lain cerita kalau kita belum bisa,” tegas dia. Menperin juga mendesak penggunaan produk-produk dalam negeri diperbanyak dalam proyek pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW). Komponen dalam negeri seharusnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal karena industri dalam negeri sudah mampu memproduksi sendiri, antara lain turbin, trafo, hingga kabel transmisi.

“Dalam ratas tadi, kita juga matangkan kemampuan memenuhi kebutuhan alat berat untuk proyek infrastruktur. Ini juga dalam rangka menggerakkan industri baja nasiona yang merupakan penyedia komponen alat berat,” ujar dia.

Pada ratas tersebut, kata Menperin, diketahui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan excavator sebanyak 1000 unit. Di sisi lain, PT Pindad, BUMN yang kondang sebagai pelaku industry pertahanan, juga menggarap industry alat berat.

“Kami akan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Pindad. Pindad sedang mempersiapkan prototipe yang siap di-launching pada Juni atau Juli,” ujar dia.

MOU BPKP

Untuk mendukung penerapan TKDN, kata Menperin, pihaknya juga tengah menyusun formula nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap instansi dan BUMN yang menggunakan APBN.

“Langkah audit ini sebagai penajaman dan percepatan TKDN. Sebelumnya, kita sudah memiliki berbagai dasar peraturan agar penggunaan produk domestik naik,” ujar dia. Peraturan-peraturan itu antara lain, Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, terutama pasal 85-89 terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor: 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu menurut Menperin, pihaknya bakal melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM.

Dalam rapat terbatas kemarin juga diungkapkan perlunya revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. “Revisi itu sebagai peluang peningkatan TKDN di bidang migas. Secara umum, saya optimistis, arahan Presiden dan koordinasi antarkementerian menjadi momentum kemandirian industri nasional,” ujar dia.

 Dilihat : 6524 kali