20 November 2007
Investor Dapat Serap Sukuk Pemerintah 1 Miliar Dolar AS

JAKARTA HSBC Amanah memproyeksi bila pemerintah menerbitkan sukuk senilai 500 juta hingga satu miliar dolar AS, sukuk tersebut dapat diserap habis oleh investor syariah. Hal tersebut berdasarkan pangkajian HSBC Amanah atas beberapa sukuk global dalam beberapa tahun terakhir yang bernilai hingga miliaran dolar AS. "Bila sukuk pemerintah sekitar 500 juta hingga satu miliar dolar AS, investor bisa menyerap habis," kata Vice President, Structured Finance, HSBC Amanah, Gahet Ascobat jelang rapat dengar pendapat RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Komisi XI DPR, Senin, (19/11).

Menurut Gahet, saat ini investor sebetulnya menanti pemerintah Indonesia untuk segera menerbitkan sukuk global. Terlebih, mereka saat ini tengah mengalami kelebihan likuiditas akibat lonjakan harga minyak dunia. Karena itu, mereka terus mencari instrumen syariah yang dapat dijadikan tempat investasi syariah mereka. Gahet menyebutkan, keyakinan HSBC Amanah bahwa sukuk pemerintah hingga satu miliar dolar AS dapat terserap habis berdasarkan penerbitan sejumlah sukuk dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah sukuk di Timur Tengah diterbitkan dengan nilai melebihi satu miliar dolar AS dan bahkan mencapai 10 miliar dolar AS. "'Dalam dua terakhir ini, sukuk yang kami arrange sekitar 500 juta dolar AS telah terserap habis investor," katanya yang menyebutkan salah satu dari ketiga sukuk adalah sukuk yang diterbitkan Krakatau Steel.

Karena itu, HSBC Amanah mendorong agar RUU SBSN segera rampung dibahas dan diundangkan. RUU tersebut akan menjadi landasan bagi penerbitan sukuk pemerintah. "Saya kira penting agar RUU SBSN segera diundangkan sebagaimana harapan sejumlah lembaga keuangan dan perbankan syariah lainnya," katanya.

Sekjen Asosiasi Bank Islam Indonesia (Asbisindo), Bambang Sutrisno juga mendorong agar DPR segera mengundangkan RUU SBSN. Hal tersebut agar sukuk dapat segera diterbitkan pemerintah. Namun, ia juga mendesak DPR agar dapat menghapus pajak ganda bagi transaksi keuangan syariah berbasis jual beli sehingga sukuk pemerintah dapat menjadi lebih kompetitif.

Menurut Gahet, sukuk global pemerintah sebaiknya menggunakan akad ijarah (Sewa). Hal tersebut agar sukuk tersebut dapat diterima luas oleh investor. Karena akad ijarah merupakan akad yang sering digunakan dalam praktik penerbitan sukuk global di berbagai negara.

Gahet menyebutkan, sukuk pemerintah dapat menetapkan jangka waktu sukuk antara tujuh hingga 10 tahun. Hingga kini belum ada sukuk di negara lain yang memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun. "Saat ini biasanya sukuk global berjangka waktu tujuh hingga 10 tahun. Tapi tahun depan bisa saja lebih. Ini kan tergantung perkembangan pasar," katanya.

HSBC Amanah kini telah menjadi arranger penerbitan sukuk di beberapa negara. Karena itu, HSBC Amanah siap menjadi arranger bagi penerbitan sukuk pemerintah bila diinginkan. "Sama seperti lembaga lain, kami siap menjadi arranger dalam penerbitan sukuk pemerintah," katanya.

AASI siap jamin Ketua Umum Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Muhaimin Iqbal, menyebutkan dalam penerbitan sukuk, underlying asset memerlukan dukungan perlindungan asuransi syariah. Karena itu, asuransi syariah siap memberikan layanan asuransi syariah dalam menjadi underlying asset sukuk meski nilai aset yang dijadikan underlying asset mencapai hingga 500 juta dolar AS. "Kami siap memberikan jaminan asuransi syariah. Sebabnya, yang menjadi hal penting dalam hal ini adalah agar asuransi syariah yang memberikan jaminan," katanya.

Muhaimin mengakui industri asuransi syariah saat ini masih kecil dibandingkan industri asuransi konvensional. Asuransi syariah saat ini hanya memiliki kapasitas penutupan risiko hingga miliaran rupiah. Meski demikian, penutupan risiko underlying asset tetap dapat dilakukan asuransi syariah. Hal itu dilakukan dengan bekerja sama dengan reasuransi syariah atau dengan asuransi syariah luar negeri. "Jadi sebetulnya tidak ada masalah dengan penutupan risiko underlying asset yang nilainya mencapai 500 juta dolar AS," katanya.Baru

Sumber : Republika, Page : 15 

 Dilihat : 2398 kali