04 Juni 2014
BAJA BORON, Impor Segera Dilarang

Bisnis Indonesia, 4 Juni 2014

Penulis: Riendy Astria

JAKARTA - Pemerintah menerapkan pelarangan terbatas untuk impor baja yang mengandung boron guna melindungi industri baja dalam negeri.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan aturan tata niaga impor berupa Peraturan Menteri Perdagangan itu sudah diteken oleh Mendag Muhammad Lutfi pada 2 Juni 2014.

“Selanjutnya, aturan yang mengatur importasi tersebut akan dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan,” kata Harjanto di Kemenperin, Selasa (3/6).

Larangan tersebut, katanya terkait keluhan sejumlah perusahaan baja seperti Krakatau Steel dan Gunung Garuda yang mengkhawatirkan terus meningkatnya baja boron impor yang beredar di pasar dalam negeri. Beredarnya baja boron impor tersebut membuat pasar carbon steel atau baja karbon dalam negeri terganggu, bahkan berhenti produksi.

Ditengarai, ada indikasi baja boron impor itu tidak murni baja boron. Dengan kata lain, banyak importir yang melakukan kebohongan dengan hanya memasukkan unsur lain, misalnya sedikit boron tapi sudah menyebut itu baja boron.

Selama ini, impor baja karbon biasa dikenai bea masuk antara 5%-12,5%, sedangkan baja boron bea masuk 0%. Hal ini membuat importer menyatakan baja mengandung boron untuk mendapatkan beamasuk 0%.

“Sekarang akhirnya dipilih larangan terbatas,aturan ini berlaku satu bulan setelah diundangkan. Jadi nanti diatur importir produsen mulai dari hulu hingga hilir, impor akan dilakukan melalui kuota, akan diteliti masing-masing perusahaan berapa kebutuhan impor baja boronnya. Kemenperin punya data perusahaannya,” jelas Harjanto.

Komite Standardisasi dan Sertifikasi Indonesian Iron and Steel Industry Association Basso D. Makahanap mengatakan akibat praktik penghindaran bea masuk baja karbon dengan menggunakan HS baja boron, menimbulkan potensi kerugian yang tidak sedikit.

Dari total 4 HS baja paduan (7225, 7227, 7228, 7229) yang mengalami lonjakan luar biasa selama 4 tahun terakhir ini, diperkirakan potensi kerugian negara bisa mencapai angka Rp395 miliar per tahun.

 Dilihat : 7072 kali