06 Mei 2014
Mendesak Pengenaan Bea Masuk Baja Boron

Sinar Harapan, 6 Mei 2014

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, didesak segera menerbitkan aturan beamasuk (BM) impor produk baja boron, yang mulai membanjiri pasar dalam negeri.

Selain menggerus penetrasi produk baja lokal, maraknya produk baja boron impor asal Tiongkok diduga kuat karena pemerintah belum juga merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/2012 dan Nomor 54/2010 tentang Ketentuan Impor Besi danBaja, baja alloy dan besi mengandung boron yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan BM, alias  0 persen. “Banjir baja boron membuat industri baja lokal kesulitan menentukan harga jual. Harga baja boron lebih murah dibanding baja lokal. Ini mengakibatkan turunnya permintaan baja dalam negeri,” kata Komite Standarisasi dan Sertifikasi Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (The Indonesian Iron & Steel Industry Association/IISIA), Basso Datu Makahanap, Senin (5/5).

Menurut Basso, celah aturan pengenaan BM 0 persen untuk produk baja boron tersebut,banyak diakali produsen baja asal Tiongkok untuk mengekspor produk baja jenis lain, seperti baja canai panas (hot rolled coil/HRC) dan baja canai dingin (cold rolled coil/CRC) ke Indonesia. Impor HRC dan CRC saat ini dikenai BM 5 persen. Modusnya, Basso mengungkapkan, produsen baja asal Tiongkok hanya menambahkan sedikit kandungan boron dalam HRC dan CRC. Selanjutnya, produsen bekerja sama dengan importir baja lokal untuk memanipulasi nomor HS.

Dalam dokumen kepabeanan, importir menyebut baja jenis HRC dan CRC memiliki kandungan boron. Padahal, berdasarkan penelitian IISIA, kandungan boron dalam baja impor tersebut sangat kecil, hanya 0,0008 persen sehingga tidak mengubah sifat fisik maupun mekanik. Menurut Basso, solusi permanen untuk menyelesaikan masalah serbuan baja boron impor, bisa dilakukan dengan pengajuan safeguard sesuai prosedur formal organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). “Melindungi produk baja boron lokal harus memakai instrumen safeguard. Selain itu, praktik manipulasi impor harus segera diatasi,” serunya.

Berdasarkan hitungan IISIA, potensi kerugian negara akibat praktik penghindaran BM bajakarbon menggunakan HS baja paduan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Daritotal empat HS baja paduan (7225, 7227, 7228, 7229), yang mengalami lonjakan luar biasa empat tahun terakhir ini, ditaksir berpotensi merugikan negara mencapai Rp 395 miliar per tahun. Tahun lalu, potensi kerugian negara ditaksir sekitar Rp 439 miliar.

 

 Dilihat : 7643 kali