10 Februari 2014
PT KS dan PT Pelni Lakukan MoU untuk Optimalisasi Sumber Daya

MoU Pelni.jpgJakarta – (10/2). Bertempat di Gedung Krakatau Steel Jakarta, pada hari ini telah dilakukan nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk bersama dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). PT KS dan PT Pelni berencana akan melakukan kerjasama optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Penandatanganan MoU ini dilakukan antara Direktur Utama PT KS Irvan K Hakim dan Direktur Utama PT Pelni Syahril Japarin.

Direktur utama PT KS Irvan K Hakim mengataka bahwa optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak nantinya akan dapat berguna bagi bagi peningkatan nilai tambah baik bagi PT Pelni maupun bagi PT KS. “Pelaksanaan kerjasama dengan PT Pelni nantinya akan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku” kata Irvan.

“PT KS merupakan produsen baja, yang selalu membutuhkan angkutan pelayaran dalam mengumpulkan bahan baku maupun sarana distribusi produk. Bahan baku dalam hal ini adalah scrap, yang didapat melalui material besi baja tua, salah satunya berasal dari kapal bermaterial besi baja yang sudah tidak digunakan lagi”, lanjut Irvan.

Direktur Utama PT Pelni Syahril Japarin juga menyatakan bahwa kerjasama antara PT Pelni dan PT KS akan dilandasi dengan prinsip yang saling menguntungkan. “Antara PT Pelni dan PT KS sepakat akan berunding dengan itikad baik mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terinci untuk kemudian ditetapkan dalam kontrak”, kata Syahril.

“Bidang usaha pelayaran yang dimiliki oleh PT Pelni mampu memberikan peluang bagi perusahaan untuk dapat bersinergi dengan PT KS yang membutuhkan angkutan pelayaran dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasarannya. Selain itu, material besi baja tua (scrap) dari kapal-kapal kami yang sudah tidak produktif, kedepannya dapat digunakan untuk dijadikan scrap sebagai bahan baku PT KS”, lanjut Syahril.

Rencana kerjasama ini juga dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi antar BUMN sebagaimana termuat dalam Instruksi Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-109/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Sinergi antar BUMN, dan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

 Dilihat : 6748 kali