24 Januari 2014
Segera Temui Menkeu dan ESDM, Menperin Setuju Kenaikan TDL Ditunda

Investor Daily, 24 Januari 2014
Penulis: Damiana Simanjuntak
Hal: 8

JAKARTA – Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (The Indonesia Iron and Steel Association/ IISIA) meminta pemerintah menunda penaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk industri hingga akhir 2014. Usulan itu disetujui Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat.

“Sebagai pembina, saya menyutujui usulan industri baja. Saya memahami mereka mungkin butuh waktu setidaknya 1,5-2 tahun lagi. Policy pemerintah harus bisa dijalankan, tapi keberatan mereka juga harus diperhatikan,” kata Hidayat usai menerima Ketua Umum IISIA Irvan Kamal Hakim di Jakarta, Kamis (23/1).

Hidayat menyatakan, industri sebenarnya setuju subsidi listrik dicabut. Namun, industri meminta penjadwalan ulang pencabutan subsidi, karena iklim usaha tahun ini penuh tantangan.

“Untuk itu, supaya semua berjalan lancar, ketidaksetujuan industri soal jadwal, mulai dari penaikan atau pencabutan subsidi dan rentang waktu akan saya sampaikan kepada kolega di pemerintahan. Ini wewenang menteri keuangan menteri ESDM yang menjadwalkan proses pencabutan selesai Desember 2014,” kata Hidayat.

Penolakan penaikan TDL bukan hanya disampaikan industri baja. Sebelumnya, pelaku usaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Nasional (Forkan) menolak rencana penaikan TDL. Penaikan tarif listrik dikhawatirkan tidak hanya memicu penaikan harga jualproduk konsumsi, tapi juga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK)massal. Sebab, tekanan yang dihadapi industri saat ini sangat berat, seperti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Namun, belum lama ini, pemerintah mengumumkan kenaikan TDL industri skala besar, yakni golongan I3 dan I4 sebesar 38,9-64,7% per 1 Mei 2014. Ini dilakukan untuk memangkas subsidi listrik. Kenaikan dilakukan secara berkala setiap dua bulan sekali dan ditargetkan selesai akhir 2014.

Irvan Kamal Hakim mengatakan, industri baja mendukung pencabutan subsidi listrik industri. Namun, yang menjadi pertimbangan salah satu cabang industri strategis ini adalah waktu pencabutan subsidi itu.

“Pemerintah memang sudah menetapkan kenaikan TDL. Tapi, kami berusaha menyampaikan aspirasi 361 perusahaan besi baja di bawah IISIA,” kata dia.

Dalam dua tahun terakhir, dia menyatakan, sektor baja menghadapi banyak tantangan berat, seperti lonjakan upah minimum provinsi (UMP) dan pelemahan kurs rupiah. Oleh karena itu, diamenyatakan, IISIA berharap pemerintah mengerti permasalah yang dialami industri. Dia mengusulkan pencabutan subsidi itu tidak dilakukan dalam waktu singkat.

“Kalau bisa, kenaikan TDL dimulai akhir tahun ini dan rentang waktunya selama tiga tahun,” kata Irvan. 

Biaya Melonjak

Irvan menuturkan, industri besi dan baja nasional membutuhkan waktu untuk pulih. Saat ini, ketidakstabilan kurs rupiah memukul industri baja dalam negeri yang sekitar 70-80% bahan bakunya dipasok dari impor. Selain itu, tekanan ekonomi global menyebabkan permintaan baja di pasar internasional anjlok.

Dia khawatir tekanan terhadap industri baja dan cabang manufaktur lainnya berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ini sangat disayangkan mengingat sektor manufaktur selama ini diandalkan untuk menyerap banyak tenaga kerja.

“Suka tidak suka, subsidi memang harus dicabut. Tinggal timing-nya saja. Kami meminta agar proses pencabutan subsidi dilakukan pada saat guncangan terhadap rupiah reda,” kata dia.

Dia menuturkan, biaya produksi besi dan baja akan naik 44-45% pada akhir tahun ini, jika TDL naik. Alhasil, pabrikan terpaksa menaikkan harga jual. Hal ini berpotensi memangkas penjualan baja, sehingga pabrikan akan mengurangi produksi dan tenaga kerja.

Irvan juga meminta pemerintah mengendalikan impor baja boron. Kehadiran baja boron mendistorsi pasar bajanasional, karena harganya lebih murah dibanding baja lokal.

Saat ini, kata dia, dua negara di Asean, yakni Malaysia dan Thailand, telah menerapkan pembatasan impor baja boron. Namun, hal ini belum dilakukan Pemerintah Indonesia.

“Seharusnya pemerintah mengendalikan impor baja boron demi meningkatkan pendapatan dari bea masuk (BM). Saat ini, impor baja boron bebas BM,” tegas Irvan.

Pada 2012, dia menuturkan, sekitar 1 juta ton baja boron impor masuk Indonesia. Pabrikan baja asing diduga sengaja menambahkan kandungan boron dalam baja impor untuk mendapatkan fasilitas pembebasan BM. Padahal, berdasarkan penelitian IISIA, kandungan boron dalam baja itu sangat sedikit.

 Dilihat : 10918 kali