21 November 2013
Industri Baja Butuh Penguatan

Kontribusi besi baja cukup besar sebagai penyokong produksi, kegiatan industri dan pabrikasi juga pemenuhan kebutuhan konstruksi bagi masyarakat. Tak berlebihan jika disebut, industri besi baja merupakan salah satu kekuatan nasional suatu bangsa. Maka, dorongan dan peran pemerintah sangat diperlukan untuk menumbuhkan industri besi baja.

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) mendorong pemerintah untuk ikut mendukung penguatan sektor industri besi-baja melalui penyederhanaan sejumlah regulasi agar mampu bersaing menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015.

Direktur Teknologi IISIA, Setiawan Surakusumah, beberapa waktu lalu mengemukakan pemberlakuan AEC (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015 akan membuka peluang produk besi dan baja dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk masuk ke Indonesia dan bersaing dengan produk lokal. "Oleh karena itu, penguatan industri besi baja domestik dengan memanfaatkan pasar baja lokal menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing pasar," katanya.

Hingga saat ini, produksi besi dan baja dalam negeri baru sekitar 7,2 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai hampir 10 juta ton. Kekurangan stok tersebut harus dipenuhi melalui impor dari negara lain. Namun, lanjut Setiawan, produksi besi dan baja Indonesia diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 12 juta ton pada 2014 dan 15 juta ton pada 2015 seiring naiknya kebutuhan terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Direktur Hubungan Internasional IISIA Indonesia Purwono Widodo menambahkan, penguatan yang diharapkan dari pemerintah adalah perlindungan terhadap perdagangan yang tidak jujur, regulasi yang rumit dan berbelit, dan ketegasan dalam kebijakan.

"Contohnya, banyak importir yang seharusnya memasukkan barang mentah, tetapi faktanya mereka mendatangkan barang jadi. Akihatnya, industri lokal yang seharusnya mendapat nilai tambah dari jasa pengolahan bahan mentah itu sekarang hanya jadi penonton," katanya. 

BMAD Produk Baja

Pada kesempatan lain, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap produk baja canai panas impor (hot rolled coil/ HRC) pada akhir tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan penerbitan PMK tersebut didasari usulan Ke menterian Perdagangan untuk mengenakan kembali BMAD mengingat waktu penerapan BMAD terhadap produk baja canai panas sudah habis.

"Kami menyetujui usulan tersebut setelah sebelumnya Kemenkeu melakukan kajian pengenaan BMAD. Dalam waktu dekat ini, penerbitan PMK itu akan keluar, sehingga bisa diterapkan akhir tahun ini juga," katanya, Kamis (14/11).

Sayangnya, Bambang belum mau menjelaskan lebih lanjut berapa besaran BMAD yang diterapkan kali ini. Dia menegaskan keputusan ini tidak akan jauh berbeda dengan yang diterapkan pada pengenaan BMAD sebelumnya.

Seperti diketahui, pengenaan BMAD ini merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tariff bea masuk preferensi, untuk eksportir atau produsen. Pengenaan ini ditujukan kepada perusahaan dari negara asing yang memiliki kerja sama dagang dengan Indonesia.

Pemerintah sebelumnya sudah pernah mengenakan BMAD terhadap impor HRC dari Korea Selatan dan Malaysia. Pengenaan BMAD tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 per 7 Februari 2011.

Bea masuk antidumping ini dikenakan terhadap sepuluh jenis produk yang diproduksi dan atau diekspor oleh beberapa perusahaan dari kedua negara tersebut. Salah satu contohnya Megasteel Sdn. Bhd., perusahaan asal Malaysia yang dikenakan bea masuk antidumping sebesar 48,4%.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebelumnya menyetujui rekomendasi pengenaan BMAD baja gulungan dan lembaran canai dingin yang disampaikan Komite AntiDumping Indonesia (KADI) sebesar 5,9%-74% dari nilai impor.

Sumber : Radar Banten tanggal 21 November 2013

 Dilihat : 7901 kali