16 November 2007
Pemerintah Tunjuk Lima BUMN Bikin Mesin Perang Pengadaan modal

Yohan Rubiyantoro

JAKARTA. Tak mau terus terusan tergantung dengan mesin perang bikinan luar, pemerintah bakal mempercepat pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Strategis. Caranya, dengan menyuntik modal untuk lima BUMN, supaya mereka mampu mencetak alat-alat tempur bagi Tentara Nasional Indonesia alias TNI.
Kelima BUMN Strategis itu adalah PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT Krakatau Steel, dan PT LEN Industri. Cuma, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyatakan, ada keterbatasan dana yang menjadi kendala mereka untuk memproduksi mesin perang. Itu sebabnya, "Anggarannya harus kontinyu," tandasnya usai mengikuti rapat dengan Wakil Presiden di Jakarta (15/11).
Apalagi, Djoko menegaskan, TNI dan Departemen Pertahanan sudah berkomitmen memakai peralatan tempur buatan industri lokal. Selain lebih murah harganya, produk-produk bikinan anak negeri tak kalah kualitas dan teknologinya daripada mesin perang produksi luar negeri. Karena itu, semua pihak harus mendukung percepatan pemberdayaan BUMN Strategis.
Mendesak perbankan Menurut Panglima TNI, Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mendesak perbankan dalam negeri supaya segera memberi
kan pinjaman kepada BUMN Strategis. Jadi, urusan pengadaan mesin perang tak cuma menjadi domain pemerintah semata. "Sebab perbankan memiliki sumber dana yang cukup besar, dan banyak yang belum dimanfaatkan," katanya.
Cuma, Djoko mengungkapkan, lagi-lagi ada saja yang mengganjal pengadaan senjata untuk TNI yang dibuat oleh industri nasional. Menurut dia, belum ada kebijakan dari Menteri Keuangan yang mengatur skema pinjaman lunak dari bank pemerintah kepada BUMN Strategis. "Kami berharap Menteri Keuangan mengkaji masalah ini," ujarnya.
Hari ini, rencananya Panglima TNI bakal mengumpulkan lima BUMN strategis guna membahas soal kemampuan produksi mereka membikin mesin perang.
Dengan begitu, Departemen Pertahanan dan Mabes TNI bisa menyusun kebutuhan peralatan tempur yang bisa dipasok dari dalam negeri.
Sebelumnya, KONTAN pernah menggenggam dokumen yang berisi rencana pemerintah memborong mesin perang senilai Rp 7,5 triliun lewat pinjaman bank lokal. Pembuat sistem persenjataan untuk TNI itu adalah enam perusahaan pelat merah. Mereka adalah Dirgantara Indonesia, Pindad, PAL, Inti, Barata dan Dok Koja Bahari, (lihat KONTAN Ut Mei 2007).
Semestinya, utang dari bank tersebut sudah mengucur ke enam BUMN strategis itu mulai Juli lalu. Hanya, Peraturan Pemerintah yang mengatur pembiayaan itu belum juga rampung. Sementara kalau pengaturannya cuma melalui Keputusan Menteri Keuangan, rasa-rasanya kurang kuat sebagai jaminan. Sudah ada dua bank menyatakan sanggup memberi kredit: Bank Mandiri dan BRI.
Payung hukum itu sangat perlu supaya tidak menimbulkan persoalan kelak kemudian hari. Maklum, nantinya bukan negara yang terlibat utang, melainkan enam perusahaan milik pemerintah tersebut yang berutang ke bank. Apalagi, rencananya, pengadaan peralatan militer dari enam BUMN ini tak melalui tender.


Sumber :  Harian Kontan, Page : 2

 Dilihat : 3027 kali