16 November 2007
Produksi Awal Besi Mentah Ditargetkan Pada 2011 Dengan Volume 1 Juta Ton dan Digunakan Untuk Pemenuhan Pasar Domestik

JAKARTA-Indo Mines Ltd akan menginvestasikan US$ 600 juta atau sekitar Rp 5,58 triliun guna mengembangkan tambang pasir besi sekaligus membangun pabrik besi mentah (pig iron) di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perusahaan asal Australia itu menggandeng perusahaan lokal, yakni PT Jogja Magasa Mining dan PT Krakatau Steel.

Saat ini, konsorsium tersebut dengan difasilitasi Ditjen Minerbapabum Departemen ESDM tengah melakukan konsultasi dengan Komisi VI DPR guna mengubah Kuasa Pertambangan (KP) yang telah dikantunginya dari Pemkab KulonProgo menjadi Kontrak Karya (KK). Perubahan tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan besarnya investasi, sekaligus lamanya waktu berinvestasi.

Lutfi Heyder, Chief Executive Officer Indo Mines, mengharapkan, perubahan KP menjadi KK bisa segera diteken sebelum RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU) Minerba disahkan menjadi UU. Dengan dikantunginya KK, diharapkan mulai tahun depan konstruksi tambang bisa dimulai, disusul dengan pembangunan pabrik, lalu pada 2011 bisa berproduksi.

"Produksi awal besi mentah ditargetkan pada 2011 dengan volume 1 juta ton, kami akan menjualnya ke pasar domestik," kata dia usai bertemu Komisi VII DPR, Kamis (15/11).

Lebih lanjut dia menuturkan, pihaknya telah melakukan eksplorasi di 1.000 titik dengan kedalaman 16 meter. Saat ini, proses studi kelayakan (feasibility study) dan analisis dampak lingkungan (Andal) tengah diselesaikan. Bahkan untuk menjamin keekonomisan proyek, pihaknya telah membeli lahan seluar 5 hektare untuk membuat pilot project dengan pembanding tambang pasir besi di Selandia Baru.

Dirjen Minbapabum Departemen ESDM Simon Felix Sembiring mengatakan, perubahan KP menjadi KK memang memungkinkan asalkan mengikuti koridor UU No 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Pertambangan pasal 10 ayat 3. Hanya saja, perusahaan yang mengajukan harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan DPR dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Prosedurnya memang harus dikonsultasikan dulu dengan DPR dan BKPM," papar dia.
Menurut dia, dengan beroperasinya tambang itu, negara akan mendapatkan keuntungan 30% dari net profit. Sementara berdasarkan kesepakatan bussiness to bussiness (b to b), Pemkab Kulon Progo mendapatkan bagian 1% dari net profit, di luar bagi hasil keuntungan negara. Keuntungan tersebut belum termasuk manfaat tidak langsung, seperti penyerapan tenaga kerja.

Masuk Bursa Lutfi menuturkan, dalam klausul KK yang telah diajukan ke Departemen ESDM, pihaknya siap tercatat di lantai bursa (listing) setelah tiga tahun beroperasi. Dalam KK itu disebutkan, perusahaan wajib melakukan pencatatan di bursa saham paling lambat lima tahun setelah beroperasi. Selain itu, pihaknya juga tidak berkeberatan dengan sistem pajak previlling atau mengikuti perubahan peraturan yang berlaku.

Sumber : Investor Daily Indonesia, Page : 20 

 

 Dilihat : 2483 kali