12 November 2012
Mewujudkan BUMN Bersih

Posisi badan usaha milik negara (BUMN) dalam perekonomian nasional sangat strategis dan ini tertuang dalam dalam UUD 1945. Tidak sedikit negara di dunia yang berhasil menjadikan BUMN-nya pilar utama pertumbuhan ekonomi dan pemacu kesejateraan rakyat. Bahkan tidak sedikit BUMN negara lain yang menjadi simbol kemajuan bangsanya.

"!tu juga sesungguhnya yang menjadi tujuan pengembangan BUMN di Indonesia. Pertanyaannya, apakah BUMN kita bisa demikian? Jawabannya, harus bisa! Bagaimana caranya? Hal itulah yang saya uraikan dalam tulisan ini.

Langkah Strategis
Mengamati kemajuan BUMN berbagai negara, praktis tidak ada korelasi yang pasti antara sistem politik dan ekonomi yang dianut oleh suatu negara dan kemajuan BUMNnya. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa semua sistem politik dan ekonomi tetap memungkinkan BUMN maju dan berkembang.

Dalam hal ini, hipotesa yang dapat kita terima, yakni kemajuan BUMN sangat ditentukan oleh kemampuan sistem pengelolaannya berbasiskan pada kaidah-kaidah korporasi murni, dan didukung oleh politik negara, bukan politik praktis partai. Dasar hipotesa inilah yang harus menjadi pedoman dalam merancang sistem pengelolaan BUMN kita.

Guna mewujudkan pengelolaan BUMN berbasis kaidah korporasi murni, maka dibutuhkan langkah strategis, langkah taktis, dan program aksi.

Ada dua langkah strategis, yaitu, pertama, penataan sistem hukum; dan kedua, penataan sistem dan manajemen pengelolaan BUMN. Sudah bukan rahasia lagi bahwa landasan hukum pegelolaan BUMN saat ini masih berada di wilayah abu-abu, antara rezim hukum publik dan rezim hukum privat.

UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, misalnya, masih memasukkan asset BUMN yang telah dipisahkan modal di BUMN sebagai asset negara yang harus tunduk pada sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Sementara itu, UU No 19/2003 tentang BUMN dengan tegas menyebutkan, pengelolaan BUMN berdasarkan pada DU Perseroan Terbatas.

ltulah yang menjadi salah satii kendala utama mewujudkan pengelolaan BUMN berbasis pada kaidah-kaidah korporasi secara murni. ltulah celah yang menjadi pintu terbuka untuk memasukkan unsure-unsur non-korporasi, terutama politik dan birokrasi, dalam pengelolaan BUMN.

Upaya untuk memurnikan landasan hukum pengelolaan BUMN agar berbasis pada korporasi murni telah diupayakan melalui rencana revisi kedua UU BUMN dan sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) sejak 2009. Namun, hingga saat ini pembahasannya tidak pernah dilaksanakan.

Semoga penundaan tersebut bukan disebabkan oleh keinginan pihak-pihak yang menginginkan posisi hukum BUMN seperti sekarang sehingga masih membuka peluang untuk teriadinya intervensi non-korporasi ke BUMN. Intervensi non-korporasi adalah upaya mendapatkan keuntungan dari BUMN yang melanggar kaidah-kaidah korporasi yang bisa disertai dengan unsur "pemaksaan" kekuasaan.

Sambil menunggu penyelesaian landasan hukum tersebut, secara paralel perlu dilakukan langkah taktis, yaitu penataan sistem dan manajemen pengelolaan BUMN. Penataan sistem dan manajemen pengelolaan BUMN dapat dilakukan melalui perbaikan peraturan yang melandasinya, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan internal di BUMN.

Salah satu peraturan yang sering menjadi permasalahan adalah Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2003 terkait pelimpahan kewenangan menteri keuangan selaku RUPS BUMN kepada menteri negara BUMN. Masalahnya, ada beberapa kewenangan yang justru tidak dilimpahkan, yaitu dividen, penyertaan modal, privatisasi, merger, akuisisi, dan pembentukan holding. Inilah yang menjadi salah satu kendala yang membuat program rightsizing dan penyelesaian BUMN rugi menjadi
terhambat.

Peraturan menteri BUMN juga masih harus terus diperbaiki, terutama terkait pengangkatan dan
pemberhentian komisaris/ direksi, arahan umum mekanisme pengadaan barang dan jasa, penetapan indikator kinerja BUMN, standar tata kelola perusahaan, sistem remunerasi, serta batasan aktivitas yang boleh dibiayai oleh BUMN, termasuk batasan fasilitas komisaris/direksi dan karyawan BUMN. Kesemua aturan tersebut didasarkan pada upaya untuk mengurangi ruang intervensi non-korporasi,
meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan menciptakan mekanisme persaingan sehat.

Peraturan internal BUMN yang perlu terus diperbaiki adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pedoman Good Corporat Governance (GCG), sistem remunerasi, dan indikator kineria unit dan individu. Peraturan tersebut harus didasarkan pada kaidah-kaidah korporasi dan/atau benchmark dengan swasta dan perusahaan asing agar BUMN mampu menciptakan sistem persaingan yang sehat serta transparansi pengelolaan usaha.

Langkah Taktis  
Apakah masih harus menunggu semua peraturan tersebut baru kita bisa melangkah untuk mewujudkan BUMN bersih dan berdaya saing tinggi? Tentu tidak! Banyak hal yang sudah bisa
dilaksanakan karena landasan hukumnya sudah cukup memadai dan hanya dibutuhkan sikap dan ketegasan BUMN. Ada tiga langkah taktis yang dibutuhkan untuk hal tersebut, yaitu, pertama, tempatkan orang baik pada direksi dan komisaris BUMN. Kriteria orang baik adalah: (1) memiliki kompetensi unggul, (2) berintegritas tinggi, dan (3) memiliki keberanian dan ketegasan. Keberanian dan ketegasan sangat dibutuhkan agar jajaran direksi mampu melawan intervensi non-korporasi yang datang ke BUMN.

Langkah taktis kedua adalah memberikan proteksi kepada pimpinan BUMN yang bekeria baik dari intervensi non-korporasi. Ini penting agar pimpinan BUMN berani menyatakan "tidak" terhadap pihak-pihak yang melakukan intervensi ke BUMN. Hal ini menjadi penting karena dengan perputaran uang di BUMN yang mencapai sekitar Rp 1.400 triliun/tahun, badan usaha milik negara ini meniadi “gula" yang mengundang datangnya "semut-semut".

Setidaknya, ada sekitar 10 kelompok yang dapat melakukan intervensi non-korporasi ke BUMN, seperti penguasa, politikus, para oknum anggota DPR, partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), orang dekat kekuasaan, oknum media, oknum penegak hukum, pemda, kroni pimpinan BUMN, bahkan pihak luar negeri.

Langkah taktis ketiga adalah menetapkan target kinerja terukur bagi setiap BUMN yang dilaksanakan secara konsisten disertai dengan reward dan punishment yang jelas dan tegas. Untuk ini dibutuhkan pemimpin bernyali di atas rata-rata karena dengan kewenangan yang dimiliki oleh direksi sangat menungkinkan untuk membangun jaringan yang dapat memberikan proteksi terhadap dirinya dari penguasa.

Program Aksi
Sambil menyelesaikan langkah strategis dan langkah taktis tersebut, ada tiga (3) program aksi yang bisa dilakukan, yaitu: (1) mempercepat program rightsizing BUMN melalui program merger, akuisisi, holdingisasi, dan (kalau perlu) likuidasi BUMN. Ini ditujukan untuk menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing. Karena kewenangan implementasi kebijakan ini ada di kementerian keuangan, maka seharusnya kemenkeu memberikan prioritas penyelesaian hal tersebut atau mengubah pp 41/2003 dan melimpahkan kewenangan tersebut ke menteri negara BUMN agar tanggung jawabnya jelas.

Program aksi kedua adalah penyelesaian BUMN yang rugi. Program ini hendaknya disatukan dengan program aksi pertama. Terhadap BUMN rugi, namun dari berbagai pertimbangan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh negara harus segera disehatkan dan jika diperlukan diberikan tambahan
modal dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat.

Program aksi ketiga adalah mempercepat langkah-langkah BUMN yang sudah memiliki daya saing untuk mulai beroperasi di luar negeri. Ada beberapa BUMN yang bisa diandalkan untuk program ini, seperti perbankan, telekomunikasi, pertambangan, semen, konstruksi, energi, dan pengelolaan jalan tol. Langkah ini penting untuk menunjukkan keunggulan BUMN di dunia.

Mewujudkan BUMN bersih yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan rakyat hanya dapat diwujudkan jika BUMN tersebut dikelola berdasarkan kaidah-kaidah korporasi murni dan sesedikit mungkin campur tangan birokrasi dan politik dalam pengelolaannya. Inilah
yang harus menjadi tujuan dalam penataan sistem pengelolaan BUMN ke depan.

Sebagian besar negara yang BUMN-nya maju itu karena mereka berhasil menciptakan sistem seperti tersebut di atas. Pemisahan sangatlah penting karena kaidah dan kultur korporasi memang sangat berbeda dengan kaidah dan kultur birokrasi, apalagi terhadap kultur dan kaidah politik. Tujuan tersebut harus diupayakan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Semoga!


Dikutip dari: Investor Daily, Senin, 12 Nopember 2012 – Muhammad Said Didu, Perekayasa Madya BPPT dan mantan sekretaris BUMN

 Dilihat : 14083 kali