11 Oktober 2012
INSA-BUMN Pacu Muatan Kapal RI

Asosiasi pemilik kapal menggandeng Kementerian BUMN membentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan program beyond cabotaqe untuk menvelarnatkan Rp240 triliun per tahun potensi devisa negara yang hilang dari ongkos angkut luar negeri.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan selama ini Indonesia kehilangan potensi devisa mencapai Rp240 triliun per tahun dari ongkos angkut atau freight kapal berbendera luar negeri yang mengangkut produk ekspor impor nasional.

“Kita sama-sama ingin membantu negara. Salah satunya dengan melaksanakan beyond cabotage dan diawali BUMN sebagai lokomotifnya. Kami harapkan task force (satuan tugas) segera dibentuk,” katanya Rabu (10/10).

Sepanjang tahun lalu, Carmelita menjelaskan total muatan ekspor dan impor nasional yang mencapai S77 juta ton temyata hanya 9,1 % diangkut menggunakan kapal berbendera Merah Putih, sedangkan sisanya yakni 91,9% menggunakan kapal asing.

Padahal, menurutnya, sekitar 20%-30% kegiatan ekspor dan impor Indonesia dilakukan BUMN yang lebih memilih menggunakan kapal asing ketimbang kapal Indonesia.

Dengan pembentukan satuan tugas beyond cabotage, dia mengharapkan kontribusi perusahaan pelat merah untuk mengurangi potensi devisa negara yang hilang dari ongkos angkut bisa diperbesar.

Pogram beyond cabotage merupakan kelanjutan asas cabotage yang mewajibkan muatan laut domestik diangkut kapal berbendera Indonesia. Program beyond cabotage mewajibkan angkutan ekspor dan impor dilakukan kapal berbendera Merah Putih.

Program itu juga merancang penerapan domestic transportation obligation (DTO), di mana pemerintah mewajibkan minimum 30% angkutan ekspor CPO, batu bara & migas menggunakan kapal Indonesia.

Carmelita menambahkan sejumlah perusahaan BUMN seperti pertambangan, migas, industri pengolahan kelapa sawit, pupuk dan perdagangan dapat menjadi pelopor menyelamatkan devisa negara.

Jadi Lokomotif
Rabu (10/10) pagi, Menteri BUMN Dahlan Iskan telah memelopori pertemuan terbatas pengurus DPP INSA dengan sejumlah direksi BUMN.

Sejumlah BUMN yang hadir a.l. Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, Dirut PT Bukit Asam Tbk Milawarma, Dirut Perum Bulog Sutarto AJimoeso, Dirut PT Krakatau Steel Irvan Kamal, Dirut PT Semen Gresik Dwi Soetjipto, Dirut PT PLN Nur Pamudji, Dirut PT Pupuk Indonesia Arifin Tasrif.

Dalam pertemuan itu, Carmelita mengatakan ada keinginan untuk melaksanakan program beyond cabotage dengan perusahaan BUMN sebagai lokomotifnya.

“Kami banyak menyampaikan mengenai pentingnya menyelamatkan potensi devisa yang bersumber dari ongkos angkut kapal berbendera luar negeri yang mengangkut produk ekspor dan impor Indonesia sebesar Rp240 triliun per tahun,” tegasnya.

Menurutnya, DPP INSA mengusulkan pembentukan task force bersama Kementerian BUMN yang melibatkan perusahaan BUMN guna merumuskan langkah cepat mengimplementasikan rancangan kebijakan beyond cabotage.

Menteri BUMN Dahlan Iskan, ungkapnya, menyampaikan agar BUMN dan swasta bisa tumbuh bersama sehingga pengusaha nasional siap menghadapi persaingan global. “Untuk itu, kami meminta agar dibentuk task force yang beranggotakan INSA, Kementerian BUMN serta BUMN.” (redaksi@bisnis.co.id)

 

*Dikutip dari Bisnis Indonesia, Kamis, 11 Oktober 2012, halaman i5

 Dilihat : 12601 kali