14 Agustus 2012
Industri Dasar Mendesak Dibangun

Pemerintah mendorong investasi di sektor bahan baku dan barang modal untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari industri hilir dan mencegah pembengkakan defisit perdagangan.

Lonjakan investasi di sektor manufaktur dikhawatirkan meningkatkan ketergantungan pada produk impor, khususnya bahan baku dan barang modal, apabila tidak diimbangi dengan investasi di sektor hulu dan industri antara.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat struktur industri bahan baku dan barang modal melalui berbagai kebijakan, a.l. penghiliran industri pertambangan dan menawarkan insentif perpajakan.

Menteri Perindustrian M. S. Hidayat mengatakan peningkatan impor bahan baku barang modal merupakan salah satu penyebab defisit perdagangan.

“Namun, tingginya importasi barang modal dan bahan baku itu menunjukkan realisasi rencana investasi dan kegiatan ekonomi. Investasi ini setidaknya butuh 2 tahun sebelum dinikmati hasilnya,” katanya, Sabtu (11/8).

Bank Indonesia sebelumnya melaporkan defisit neraca trans-aksi berjalan pada kuartal II/2012 mencapai US$6,94 miliar, didorong oleh menipisnya surplus neraca perdagangan dan melebarnya defisit neraca migas dan jasa.

Defisit transaksi berjalan ini merupakan kali ketiga berturut-turut sejak kuartal IV/2011 dan merupakan defisit yang tertinggi. Pada kuartal IV/2011, transaksi berjalan defisit US$2,18 miliar, sedangkan pada kuartal I/2012 defisitnya mencapai US$3,18 miliar.

Hidayat mengakui Indonesia selama ini tertinggal dalam penyediaan bahan baku dan barang modal sehingga pengembangan industri dasar, seperti petrokimia dan logam dasar, semakin mendesak.

Achdiat Atmawinata, Staf Ahli Penguatan Struktur Industri Kemenperin, menambahkan pemerintah berusaha menggenjot penyediaan bahan baku dan barang modal untuk mengejar ketertinggalan dari tingginya investasi dalam setahun terakhir.

“Masih ada waktu maksimal 2-3 tahun untuk mengejar penyediaan bahan baku dan barang modal,” katanya, Senin (13/8).

Dia menjelaskan investasi umumnya mempunyai jeda selama 2-3 tahun sebelum produksi secara komersial. Saat ini, investasi itu masih dalam proses penyiapan lahan, pembangunan fasilitas pabrik, dan mendatangkan mesin.

Menurutnya, investor seharusnya mampu menangkap peluang untuk penyediaan bahan baku untuk investasi baru tersebut. Adapun pemerintah mendorong dengan memberikan insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance untuk sejumlah sektor industri.

Manfaatkan Investasi

Dengan demikian, kata Achdiat, bahan baku dan barang modal sudah tersedia ketika investasi itu beroperasi. “Indonesia harus mampu memanfaatkan investasi yang datang secara bertahap,” ujarnya.

Dia mengatakan ketersediaan bahan baku yang harus segera dipastikan adalah bahan baku plastik dan besi baja untuk menggiringi perkembangan pesat di industri otomotif. Beberapa investor sudah mengantisipasi perkembangan ini, a.l. PT Krakatau Steel Tbk yang membangun pabrik baja terpadu bekerja sama dengan Posco, produsen baja Korea Selatan.

Panggah Susanto, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kemenperin, mengungkapkan Kemenperin telah memberikan izin kepada 19 perusahaan untuk membangun pabrik pemurnian bahan tambang (smelter) di dalam negeri.

Menurutnya, sembilan perusahaan di antaranya berasal dari industri besi dan baja serta masing-masing lima perusahaan dari sektor aluminium dan bahan mineral lainnya.

Panggah mengatakan ketergantungan impor bahan baku masih besar, misalnya petrokimia mencapai US$5,8 miliar. “Ketergantungan itu terjadi karena sektor hulu kita tidak berkembang. Jika itu tidak segera diatasi, kita tidak akan bisa mengejarnya.”

Namun, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia Edward Pinem mengatakan industri baja di dalam hegeri masih menghadapi banyak kendala mendapatkan pasokan bahan baku.

Persoalan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, termasuk penahanan 7.000 kontainer besi tua (scrap) sejak awal tahun ini, masih menjadi penghambat tumbuhnya sektor tersebut.

Sementara itu, Franky Sibrani, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), berpendapat tumbuhnya investasi lebih didorong oleh peningkatan pendapatan per kapita. Pertumbuhan itu dinilai sebagai titik awal berubahnya pola ekspansi sejumlah investor, terutama asing. “Jika pendapatan per kapita mencapai US$4.000 per tahun pada 2012, pengusaha akan beralih karena melihat itu sebagai pasar. Apalagi jumlah penduduk Indonesia 50% dari populasi Asean,” katanya.

Selain itu, lanjut Franky, pola kerja sama ekonomi di tingkat Asean (Asean Economic Community/AEC) yang ditarget dilaksanakan pada 2015. Pada konsep itu, pengusaha juga menyiapkan sejumlah investasi untuk menguatkan iklim ekonomi minimal di tingkat regional Asean.

Pada kansep AEC, paparnya, Asean memiliki pasar sendiri, sehingga setiap negara tidak lagi dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan internal, tetapi sudah pada konsep pemenuhan kebutuhan di tingkat regional.

 

Sumber: Dikutip dari media cetak “Bisnis Indonesia, Edisi Selasa, 14 Agustus 2012, hal. i1”

 

 Dilihat : 12403 kali