13 November 2007
Penggunaan Produk Dalam Negeri, Mungkinkah? Harus Ada Keberpihakan ke Industri Nasional

Selain 85 persen dikuasai asing, keterlibatan industri penunjang migas nasional juga masih minim. Bangsa ini telalu banyak impor.

OLEH:IURUSLIANA, DIREKTUR Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Ansari Bukhari menegaskan, perlu ada
nya tata cara pengadaan barang dan jasa produksi migas yang berpihak ke industri dalam negeri. Industri nasional harus diberikan peluang sebesar-besarnya mengelola kekayaan minyak dan gas (migas) milik bangsa sendiri.
"Jangan sampai kita punya kekayaan migas ini, akhirnya hanya jadi kuli. Dengan aturan yang memihak, kita akan siapkan industri nasional yang kalau suatu saat produksi migas Indonesia habis, bisa bermain ke luar negeri," tegas Ansari di Jakarta, kemarin.
Sebenarnya, kata Ansari, peluang itu ada dari semenjak penandatangan kontrak pengelolaan migas dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S). Termasuk nanti masuk dalam aturan cost recovery. Namun, berbagai komitmen yang selama ini pun disampaikan akan menggunakan local content sekian persen, realisasinya belum terlihat.

Departemen Perindustrian, sambung Ansari, memiliki daftar inventarisasi produsen barang dan jasa dalam negeri dan untuk industri penunjang migas memprioritaskan kepada lima industri. Dia bilang, industri pipa bor yang ditargetkan pada tahun 2009 kapasitasnya mencapai 1,1 miliar dolar AS, industri pipa salur yang ditargetkan di tahun 2009 bisa mencapai 850 juta dolar AS.
Begitupun dengan industri kepala sumur, kata Ansari ditargetkan kapasitasnya mencapai 35 juta dolar AS, industri righ dan plat form yang diharapkan di tahun 2009 mencapai 200 juta dolar AS dan chemical seperti semen dan garam bisa mencapai 3 juta dolar AS. "Dalam pengebo
ran itu kan butuh banyak chemical, seperti semen, garam dan lain-lainnya," katanya.
Karena itu, menurut Ansari, selain dibutuhkan tata cara pengadaan barang dan jasa yang berpihak, juga diperlukan kebijakan yang fokus untuk memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri, namun sifatnya bertahap. "Termasuk kita harus mengindentifikasi jasa dan barang apa saja yang bisa dipenuhi di dalam negeri. Ini karena kewenangannya ada di BP Migas, harusnya di BP Migas ini dilakukan," tegasnya. "

Sementara, Direktur Industri Logam Depperin I Gusti Putu Suryawirawan menambahkan, beberapa kendala yang dihadapi industri penunjang migas nasional antara lain beban pajak dan permintaan yang mendadak dari K3S dengan batas waktu yang tidak banyak dipenuhi.

'Tapi kalau diberikan list, apa saja pekerjaan dan sudah jelas kebutuhannya, saya kira industri penunjang migas nasional bisa memenuhinya. Ini kan banyak yang tidak ketahuan, tahun ini mau apa saja K3S itu untuk memproduksi migas. Harusnya mereka transfaran dong. Karena itu, harus ada aturan yang tegas," katanya.
Dengan aturan perpajakan yang ada saat ini, lanjut Putu, dalam hitung-hitungan akhirnya, akan lebih murah dan sederhana mengimpor barang dan jasa penunjang migas dibanding dengan menggunakan jasa industri dalam negeri. "Karenanya perlu insentif fiskal yang berpihak ke industri dalam negeri," ujarnya.
Sayangnya, kata Putu, hingga saat ini upaya tersebut tidak ada. Padahal, pihaknya telah bersepakat bersama BP Migas untuk membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri. "Mungkin kawan-kawan masih sangat sibuk. Namun, tim ini penting agar komitmen penggunaan local content bisa dipenuhi dengan terukur dan jelas. Kita tak bisa hanya mengerjakan jasa transportasi misalnya. Kan tadi pun Pak Dirjen sudah sampaikan, kita mampu mengerjakan banyak hal. Bukan yang enteng-enteng saja, low tech," tegasnya.

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 3192 kali