22 Agustus 2007
Gapbesi: Industri Baja Terancam Serbuan Impor Murah

JAKARTA - Gabungan Asosiasi Produsen Besi dan Baja Indonesia (Gapbesi) menilai, industri baja nasional terancam serbuan impor murah asal Tiongkok menyusul dihapuskannya bea masuk impor baja canai panas (hot rolled coil/ HRC) yang semula 5%. Pembebasan bea masuk (BM) itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8s/PMK.oii/2OO7 dan berlaku sejak 7 Agustus 2007.

"Kami (Gapbesi) sudah mengajukan protes ke Departemen Perindustrian, tapi pengambil keputusan justru Departemen Keuangan. Akhirnya buku tarif bea masuk Indonesia 2007 tidak harmonis," kata Ketua Umum Gapbesi Daenulhay di Jakarta akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, keputusan pembebasan BM untuk HRC berukuran lebih kecil atau sama dengan 2 milimeter (HS 7208.27.00.00dan 7208.39.00.00) itu bakal memicu maraknya impor baja murah dari Tiongkok. Pembebasan pajak itu diberlakukan selama enam bulan sejak 7 Agustus 2007.

Atas dasar itu, Daenulhay menegaskan, Gapbesi akan menghimpun data dan kekuatan untuk melakukan protes keras atas kebijakan tersebut. Padahal, selama enam bulan terakhir ini impor HRC dari Tiongkok terkendali oleh nilai tukar rupiah yang melemah. "Kondisi itu membuat orang khawatir untuk impor.

"Harga domestik jadi bagus," katanya. Tetapi, dia menerangkan, dengan adanya kebijakan baru itu impor baja akan semakin merajalela. "Bahkan dari informasi yang diterima Gapbesi, bulan depan akan ada ancaman serbuan produk (CRC dan HRC) murah asal Tiongkok hingga mencapai sekitar 10 ribu ton," ucap Daenulhay yang juga dirut PT Krakatau Steel (KS).

Menurut dia, pemerintah sampai saat ini belum mampu mengatasi penyelundupan HRC dari Negeri Tirai Bambu itu. "Tapi kok justru membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada industri nasional," paparnya.

Dorong Industri Berbeda dengan Daenulhay, Kepala Biro Humas Departemen Keuangan Samsuar Said dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kebijakan pembebasan BM HRC itu diterapkan untuk mendorong pengembangan industri baja nasional. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.oil/ 2007 itu bertujuan untuk mendorong industri nasional," katanya. Selanjutnya, kata dia, permo

honan pembebasan BM diajukan ke dirjen Bea dan Cukai dengan dilengkapi nomor wajib pajak dan surat izin usaha dari departemen atau instansi terkait. "Perlu disebutkan pula jumlah, jenis, spesifikasi, dan harga barang," ucapnya. Apabila terjadi penyalahgunaan, menurut Samsuar, fasilitas pembebasan BM itu akan batas sehingga BM yang terutang harus dibayar. "Selain itu, ada sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari kekurangan BM," tulis Samsuar.

Daenulhay menjelaskan, Indonesia saat ini mengimpor baja HRC dari lima negara produsen, yakni Tiongkok, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand. Nilai impor pada 2006 mencapai hampir i juta ton yang sebagian besar dipasok dari Tiongkok.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Daenulhay menjelaskan, industri baja nasional dihadapkan pada membanjirnya impor murah asal Tiongkok. Akibatnya, dalam kurun 2001 hingga 2006 sebanyak 67 perusahaan baja tutup. Pada 2001 tercatat sebanyak 201 perusahaan baja dan pada 2006 jumlah itu menyusut menjadi 134 perusahaan.

Menurut Daenulhay, perusahaan bajayang menutup usaha dan menghentikan produksi antara lain Delta Komperta, Wira Mustika, dan Fonder Steel. Perusahaan baja tak mampu bertahan akibat serbuan impor baja murah yang ilegal daii Tiongkok dan berlakunya disharmonisasi tarif bea masuk.

Sumber: Investor Daily Indonesia, Page : 22, 20 August 2007.

 Dilihat : 3570 kali