13 Juli 2012
Nilai Tambah Industri Baja Merosot

Sebanyak 7.000 kontainer berisi besi tua atau scrap masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok sejak Januari. Tiap kontainer berisi 20 ton scrap. Direktur Eksekutif Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) Edward R Pinem mengatakan, tertahannya kontainer itu mengakibatkan nilai tambah industri baja menurun hampir 50 persen.

“Banyak tahapan yang terjadi di dalam negeri sekarang tidak bisa dikerjakan karena tidak ada bahan baku,” ujar Edward, Jumat (13/7). Scrap merupakan bahan dasar industri baja di dalam negeri. Dari bahan dasar scrap bisa diperoleh berbagai macam produk besi baja.

Kini, sejak impor scrap dipersulit, industri lebih banyak mengimpor billet. Padahal, seharusnya ada sekitar tiga tahapan pengolahan dari scrap menjadi billet. Jika pengusaha mengimpor billet, artinya ada tiga hingga empat proses industri yang hilang.

Semakin banyak proses industri yang dikerjakan di dalam negeri, kata Edward, maka nilai tambahnya makin banyak. Edward mengatakan, Indonesia juga kehabisan lebih banyak devisa untuk mengekspor billet. Harga billet lebih mahal dibandingkan scrap.

Kebutuhan scrap bagi industri baja mencapai 7,5 juta ton per tahun. Sebanyak 70 persennya diperoleh dari impor. Namun, sejak enam bulan terakhir impor scrap terhambat sehingga impor bisa hanya tiga juta ton. Akibatnya, kebutuhan billet naik hampir tiga kali lipat menjadi tiga juta ton.

Dirjen Basis Indsutri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menuturkan, pemerintah sudah berupaya membebaskan scrap dari pelabuhan agar industri baja bisa bertahan. Sudah ada pertemuan di beberapan kementerian untuk membahas masalah ini. “Ada kabar baik untuk mempercepat keluarnya scrap,” ujarnya.

la mengatakan, Bea Cukai mungkin perlu menambah lebih banyak SDM untuk mempercepat pemeriksaan kontainer scrap yang masih tertahan. Tertundanya kontainer di Tanjung Priok ini menghabiskan biaya cukup tinggi bagi pengusaha.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, digantinya impor scrap menjadi billet hanya solusi sementara. Ke depan, aturan impor limbah non-B3 akan diubah. Nantinya, mungkin akan ada pemeriksaan di tempat asal scrap. Surveyor yang ditunjuk akan memeriksa scrap yang bakal dikirim. Pemerintah akan menunjuk surveyor di luar negeri untuk memverifikasi scrap yang akan diimpor. Sebelumnya, importir bebas menunjuk surveyor di negara asal, tapi banyak surveyor yang kurang kredibel.

“Mengenai limbah non-B3, selama ini ada kesalahan menyebut istilah. Scrap itu diistilahkan limbah. Padahal, limbah itu kan sampah,” kata Deddy.


Sumber: Dikutip dari media cetak “Republika, Edisi Sabtu, 14 Juli 2012, hal. 6”

 Dilihat : 10085 kali