10 Mei 2012
Penjelasan Manajemen Terkait Pemanggilan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Saksi

Pada Rabu, 9 Mei 2012, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memenuhi panggilan dari KPK sesuai surat Panggilan Nomor: Spgl-916/23/V/2012 untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Terkait dengan hal ini maka Manajemen menganggap perlu untuk menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 
1. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Fazwar Bujang, memenuhi Surat panggilan KPK untuk didengar keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Dermaga Trestle di Desa Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon yang diduga dilakukan oleh tersangka Walikota Cilegon pada periode tahun 2005 s/d 2010. Sebagaimana diketahui lahan didesa Kubangsari seluas 66 Ha tersebut sebelumnya pernah menjadi sengketa kepemilikan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan pada saat itu lahan tersebut  secara fisik dikuasai oleh Pemkot Cilegon.

2. Bahwa sengketa lahan tersebut telah diselesaikan melalui prosedur dan proses hukum yang prudent termasuk keputusan pemegang saham dalam RUPS LB yang telah dilakukan pada 7 November 2011 yang melibatkan diantaranya PT Krakatau Steel, Pemkot Cilegon, Kejaksaan Agung, BPKP, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, BKPM. Adapun keterlibatan pemerintah pusat adalah terkait dengan kepentingan nasional demi kepastian dan kelancaran pembangunan pabrik baja terpadu PT Krakatau Posco dengan investasi total USD 6 miliar.

3. DALAM KAITAN PEMBANGUNAN PELABUHAN KUBANGSARI, PT KRAKATAU STEEL SAMA SEKALI TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK TERLIBAT DALAM PROSES DAN PELAKSANAANNYA.

4. Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk meyakini bahwa proses pemeriksaan Direktur Utama sebagai saksi dalam kasus tersebut tidak akan mengganggu kelancaran pembangunan proyek pabrik baja PT Krakatau Posco yang direncanakan akan selesai pada tahun 2013, dikarenakan selama proses penyelesaian status lahan Kubangsari hingga statusnya menjadi free and clear, Direksi dan Dewan Komisaris PT Krakatau Steel selalu melakukan pengambilan keputusan yang bersifat collective, dengan mengutamakan penyelesaian melalui prinsip-prinsip Duty of Care dan Good Corporate Governance.

 Dilihat : 8315 kali