09 November 2007
'KADI harus memutuskan kasus dumping baja secara adil'

Oleh Yusuf Waluyo Jati Bisnis Indonesia JAKARTA: Departemen Perindustrian meminta Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memutuskan kasus dumping produk baja canai panas (HRC/ hot-rolled-coils) secara adil (fair) karena keputusan yang diambil bisa berdampak buruk ke sektor hilir baja.

"Kalau ditetapkan sanksi BMAD, maka sanksi itu mestinya dapat melindungi industri hulu baja, tetapi tidak mematikan industri hilirnya," kata Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin, saat dikonfirmasi, kemarin, terkait polemik panjang antara perusahaan pensioner dumping dan importir HRC. , Ansari menjelaskan KADI harus secara cermat membedakan antara rencana penerapan sanksi BM antidumping dan dampaknya terhadap industri CRC (baja canai dingin/ cold-rolled-coils), seng . baja (BjLS), hingga sektor pengerjaan mesin dan logam.

"Kalau terbukti melakukan praktik dumping, ya harus dikenakan sanksi BMAD. Tapi kita harus mencari cara agar sanksi itu tidak merugikan industri hilir/' kata dia.

Untuk itu, dia mengingatkan jangan sampai penerapan BMAD itu terlambat karena praktik dumping yang' dituduhkan tersebut sudah berlangsung sejak 2005 dan petisi dumping sudah diajukan pada Juli 2006. "Jangan sampai penerapan BMAD itu salah momentum," kata dia.

Apalagi, lanjut dia, petisi dumping yang diajukan oleh PT Krakatau Steel itu didasarkan pada data 2005. Dia mempertanyakan apakah data itu masih relevan diterapkan pada 2007 dan tahun depan atau malah sebaliknya. "Hal-hal ini pula yang butuh kajian mendalam," katanya.

Saat dihubungi, Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Ahmad Safiun mengatakan rencana pengenaan BMAD ini sebenarnya hanya terkait data yang diajukan PT Krakatau Steel.

Data yang diajukan KS itu, ujar dia, menyatakan kondisi pasar baja di dalam negeri telah mengalami kerugian (injury) akibat serbuan impor HRC murah asal China, Rusia, Taiwan, Thailand, dan India yang diduga menerapkan harga dumping.

Namun, data yang diajukan KS masih bisa diperdebatkan. Pasalnya, data kerugian bisnis yang dialami KS bertolak belakang dengan fakta yang ada.

Ansari menambahkan Depperin tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses investigasi ataupun keputusan yang diambil KADI, mengingat lembaga tersebut bersifat independen.

"Pengenaan BMAD yang dianggap bisa mengganggu industri hilir, itu adalah masalah lain. Tapi, proses investigasi ini harus tetap dijalankan. Kalau ada unfair trade maka hal itu akan berdampak pada sektor yang lain." kata Ansari.

Sumber : Bisnis Indonesia, Page : T7 

 

 Dilihat : 2392 kali