08 November 2007
Rencana penetapan BMAD baja jadi polemik

Oleh Yusuf Waluyo Jati & Yeni H. Simanjuntak Bisnis Indonesia JAKARTA: Rencana Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menetapkan sanksi bea masuk antidumping (BMAD) terhadap produk HRC (hot-rolled-coils/baya canai panas) menjadi polemik panjang antara perusahaan petisioner dan importir.

Dalam investigasinya, KADI menengarai ada indikasi kuat bahwa produsen/eksportir baja dari lima negara Rusia, India, China, Taiwan dan Thailand telah melakukan praktik dumping harga baja di pasar domestik.

Tindakan dumping tersebut dinilai telah menimbulkan kerugian bagi produsen HRC lokal, khususnya PT Krakatau Steel yang merupakan produsen baja terbesar di Indonesia.

Namun sebaliknya, kalangan importir HRC termasuk industri pengerjaan logam berpendapat pengenaan sanksi BMAD justru akan memperburuk iklim bisnis dan investasi di dalam negeri.

Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia Ahmad Safiun mengkhawatirkan jika sanksi tersebut diterapkan, seluruh industri pengerjaan logam, yang merupakan sektor baja hilir, terancam kolaps.

Pengenaan sanksi BMAD untuk HRG dipastikan akan mendongkrak harga jual HRC menjadi lebih mahal sekitar US$300-US$400 per ton dari sebelumnya. Jika kebutuhan HRC tak bisa dipenuhi oleh industri domestik, sektor pengerjaan logam terancam berhenti produksi.

Menurut dia, total investasi yang telah ditanam di sektor pengerjaan logam sejak era 1980-an mencapai US$4 miliar. Beberapa investor asing yang bermain di sektor ini a.l. berasal dari Jerman, Swedia, Denmark, di samping sejumlah PMDN.

"Kalau [BMAD] jadi diterapkan, maka mereka akan hengkang semua. Mereka hanya menghabiskan sisa bahan baku, setelah itu pergi. Untuk apa bertahan kalau tidak ada bahan baku. Dan kalaupun ada, maka harganya sangat tidak wajar," kata Safiun, kepada Bisnis, kemarin.

Sanksi BMAD yang direncanakan diumumkan resmi pada 27 Desember itu, lanjutnya, juga dapat berdampak luas terhadap industri hilir baja yang tak memiliki afiliasi dengan perusahaan di Jepang dalam kerangka EPA (Economic Partnership Agreement).

Padahal, menurutnya, saat ini industri manufaktur yang berafiliasi dengan prinsipal di Jepang hanyalah sektor elektronik dan otomotif. "Nah, industri pengerjaan logam yang tergabung di dalam Gamma dan sektor lain seperti seng baja tidak berafiliasi dengan Jepang sehingga akan sulit bergerak. Kalau pemerintah bisa melihat masalah ini lebih bijak, sanksi ini tak perlu terjadi," katanya.

Respons KS Sementara itu, Daenulhay, Dirut PT Krakatau Steel salah satu perusahaan baja yang menginisiasi petisi dumping menilai rencana pemerintah mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk baja impor dari sejumlah negara tidak akan berdampak signifikan pada sektor baja hilir.

Menurut dia, industri pengguna baja di Indonesia masih dapat memanfaatkan sumber pasokan impor dari produsen baja di negara-negara yang tidak terkena BMAD. "Kan bisa beli dari tempat [negara] lain. Harga baja kan mengikuti harga internasional. Harga internasional tidak dikendalikan India kok," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.
Produsen baja hilir di Indonesia, menurut Daenulhay, masih dapat mengimpor baja dari Filipina, Eropa, dan Jepang.Malahan, ujarnya, apabila negara-negara yang terbukti melakukan dumping itu sesuai investigasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tidak dikenai sanksi BMAD, hal ini justru jelas-jelas merugikan produsen baja nasional, baik hulu maupun hilir.

"Dengan tarif bea masuk 0% [tarif BM produk HRC saat ini], mereka [yang terbukti dumping] sangat diuntungkan karena memiliki bisnis di Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Selama ini mereka sangat menikmati itu," kata Daenulhay.

Dia yakin pengenaan BMAD pada produsen dari negara-negara yang terbukti melakukan dumping, akan memberikan efek positif pada industri baja hulu dan hilir nasional. (yusuf.waluyo@bisnis.co.id/ yeni.simanjuntak@bisnis.co.id)

Sumber : Bisnis Indonesia

 Dilihat : 2302 kali