16 Juni 2009
Lima Sektor Industri Tak Perlu Verifikasi

JAKARTA. Setelah bertubi-tubi menerima desakan pengusaha, akhirnya Departemen Perdagangan (Depdag) merevisi peraturan tentang kewajiban verifikasi impor besi dan baja. Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu merevisi ketentuan itu lewat Permendag Nomor 21/2009 yang berlaku antara 11 Juni 2009 - 31 Desember 2010.

Sekadar mengingatkan melalui Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Pemerintah mewajibkan beberapa industri melakukan verifikasi impor besi dan baja. Namun, terkait kewajiban yang baru akan berlaku Juni ini, banyak proyek minyak dan gas terkendala.

Nah, lewat revisi tadi, untuk sementara kewajiban verifikasi tersebut tak berlaku terhadap sektor-sektor tertentu. Pengecualian verifikasi itu diberikan kepada industri otomotif, industri elektronika, industri galangan kapal, industri alat besar, serta sektor minyak dan gas. "Beserta masing-masing komponennya," kata Srie Agustina, Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Depdag, Senin (15/6).

Beleid itu juga mengecualikan sejumlah industri pengguna, antara lain perusahaan kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas, perusahaan kontrak karya pertambangan, kontraktor pembangunan pembangkit listrik untuk kepentingan umum, dan kontraktor pembangunan pelayanan kepentingan umum di usaha hilir migas.

Importir jalur prioritas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menerima fasilitas ini, termasuk industri yang memiliki surat keterangan verifikasi industri (SKVI) melalui fasilitas User specific Duty Free Scheme maupun fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Satu lagi, melalui revisi ini Depdag juga menciutkan ruang lingkup wajib verifikasi dari 203 pos tarif, menjadi hanya 169 pos tarif.

Dunia usaha jelas senang dengan beleid ini. "Revisi ini sudah mengakomodir usulan kami," kata Hidayat Tri Seputro, Sekjen Indonesia Iron Industry Association (IISIA).

(Sumber: Kontan Online)

 Dilihat : 4090 kali