01 April 2009
Pemerintah Tunda Verifikasi Impor Baja

JAKARTA: Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan verifikasi impor baja pada 1 April menjadi 30 April 2009. Padahal, verifikasi diwajibkan dalam kebijakan pengetatan impor baja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2/2009.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian (Depperin) Ansari Bukhari menyatakan, dalam permendag itu impor baja hanya boleh dilakukan oleh importir produsen (IP) dan importir terdaftar (IT).

Selain itu, impor baja diwajibkan melalui verifikasi di pelabuhan muat. "Namun, sampai saat ini belum ditentukan lembaga surveyor sehingga terpaksa ditunda sebulan," ujarnya di Jakarta, Senin (30/3).
              
Keputusan penundaan penerapan verifikasi itu, menurut dia, sudah dikoordinasikan dengan perwakilan Departemen Perdagangan dan Bea Cukai. "Minggu lalu rapat koordinasi terakhir. Semua pihak setuju dengan keputusan itu," ucapnya.
          
Dari 1.000 nomor harmonize system (HS) produk baja, lanjut dia, 203 di antaranya diatur melalui peraturan menteri perdagangan (permendag) itu. Regulasi wajib tersebut akan diterapkan mulai 1 April 2009. "Aturan tersebut ditujukan untuk mendata dan mengendalikan impor baja sehingga peredaran produk ilegal bisa ditekan," tuturnya.
              
Apalagi, Ansari menjelaskan, dalam pengajuan IP/IT setiap perusahaan baja wajib menyertakan rencana impor barang (RIB). Dengan metode itu, dapat diketahui jumlah impor yang dibutuhkan untuk industri baja nasional. "Jika ada perusahaan yang meminta jatah impor melampaui kapasitas produksi, itu yang dipertanyakan," katanya.
              
Meski penerapan verifikasi ditunda, Ansari menerangkan, pemerintah akan mulai mewajibkan impor baja hanya boleh dilakukan IP/IT. Dari data sementara Depperin, sekitar 200 perusahaan baja lokal mengajukan diri untuk mendapat status IP/IT. "Sekitar 100 perusahaan sudah mendapat persetujuan teknis," paparnya.
              
Untuk menyetujui pengajuan IP/IT, kata dia, pemerintah akan memeriksa kinerja perusahaan pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk IT, pemerintah akan memeriksa calon pembeli untuk setiap produk baja yang diimpor.

Safeguard Lunak           

Menurut Ansari, kebijakan pengetatan impor baja bukan dimaksudkan untuk menghambat importasi. Regulasi itu lebih lunak dibandingkan perlindungan perdagangan (safeguard). Pasalnya, selama ini kalangan industri baja nasional mengeluhkan maraknya produk ilegal yang masuk dengan cara pelarian nomor HS, under invoice, dan impor borongan.
              
Sebagai petunjuk teknis permendag tersebut, Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka sudah menerbitkan peraturan nomor 4/ILMTA/PER/2/2009. Dalam kebijakan baru itu, tiga sektor dikecualikan dari kewajiban verifikasi yakni industri otomotif, elektronik, serta galangan kapal. "Namun, mereka wajib didaftarkan menjadi IP atau IT," tuturnya.
              
Ansari menerangkan, sejauh ini tiga sektor tersebut mengajukan kebutuhan impor baja sesuai kebutuhan. Justru industri pengolah baja antara (midstream) yang meminta volume impor lebih besar dibandingkan kapasitas produksi. "Ada produsen baja yang minta izin impor hingga dua kali kapasitasnya. Katanya untuk stok, tapi kami tidak berikan," paparnya.
              
Dia menerangkan, PT Krakatau Steel sebagai BUMN produsen baja terbesar di dalam negeri belum mengajukan permohonan menjadi IP. "KS kan hanya butuh impor bijih besi," katanya.
              
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Hidajat Triseputro menilai, jika verifikasi tidak diterapkan akan timbul kekhawatiran produk baja ilegal masih bisa masuk bersama impor produk legal. “Kami sudah dengar hal itu. Kalangan produsen lokal khawatir jika itu tidak diterapkan, jangan-jangan produk ilegal membanjiri lagi pasar domestik,” katanya.
              
Kalangan industri baja, lanjut dia, berharap kewajiban verifikasi dan pendaftaran IP/IT bisa diterapkan segera sehingga membendung produk impor. Apalagi sebelumnya, IISIA berharap utilisasi industri besi dan baja nasional bisa meningkat ke level normal yakni 80-90% dengan diterapkannya Permendag 8/2009. "Sejak empat bulan lalu, kinerja industri besi dan baja nasional merosot hingga 30-40%. Saat ini, kondisinya mulai membaik. Karena itu kami butuh dukungan pemerintah," ujarnya.

(Sumber: Investor Daily Indonesia)

 Dilihat : 4016 kali