25 Maret 2009
Depperin Hanya Loloskan 70 Importir Baja

JAKARTA. Pemerintah resmi menerapkan aturan tata niaga impor baja mulai 1 April 2009. Aturan ini mewajibkan importir baja mendaftar untuk mendapat status importir terdaftar (IT) dan importir produsen (IP). Tapi sepertinya, tidak mudah bagi importir baja naik kelas menjadi IT dan IP.

Saat ini, total importir yang mengajukan permohonan mencapai 120 perusahaan. Dari jumlah itu, Departemen Perindustrian (Depperin) hanya meloloskan 70 perusahaan yang memenuhi persyaratan menjadi IT dan IP.

Importir yang mengajukan permohonan itu sebagian besar produsen otomotif dan elektronik. Mereka membutuhkan baja impor sebagai bahan baku. "Yang mengajukan produsen dan importir umum," kata Direktur Industri Logam Depperin I Putu Suryawirawan, Selasa (24/3).

Tata niaga impor bertujuan memperketat peredaran baja impor. Nantinya, hanya IT dan IP yang boleh mengimpor. Tapi, mereka tetap tak bisa seenaknya mendatangkan baja. Setiap akan mengimpor, para IT dan IP harus menyampaikan kebutuhan dan rencana impornya ke Depperin. Selanjutnya, surveyor yang ditunjuk pemerintah akan memverifikasi laporan itu.

Ketentuan wajib menjadi IT dan IP ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Tata Niaga Impor Baja. Permendag ini mengatur tata niaga sebanyak 202 nomor pos tarif harmonized system (HS) produk baja. Di antara produk baja yang masuk dalam nomor HS ini adalah baja canai panas atau hot rolled coil (HRC), dan baja lembaran panas atau hot rolled plate (HRP).

Kebijakan pemerintah ini tentu memberi angin segar bagi industri baja dalam negeri. Apalagi, saat ini produksi mereka melorot. Pengusaha memperkirakan, produksi baja kuartal I/ 2009 hanya 825.000 ton. Angka ini turun 40% dibanding periode sama tahun lalu sebesar 1,38 juta ton. "Sekarang, produksi kami mulai bergerak naik," kata Hidajat Triseputro, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Baja dan Besi Indonesia.

(Sumber: Kontan Online)

 Dilihat : 3540 kali