19 Februari 2009
BM Impor Paku Bakal Diterapkan

JAKARTA. Produsen paku dan kawat domestik kini tengah tersenyum riang. Pasalnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang kenaikan Bea Masuk (BM) bagi produk paku dan kawat impor. Kebijakan ini diyakini bisa menjadi pemicu utilisasi dan penjualan produsen paku dan kawat kembali membaik.

Asal tahu saja, saat ini, utilisasi produsen paku dan kawat hanya tinggal 30%. Mereka sulit bersaing dengan produk impor yang menjual produknya dengan harga jauh lebih murah. Sementara, dari pihak produsen sulit menyamai harga yang ditetapkan oleh produsen impor karena bahan baku produk paku dan kawat yakni wire rod memiliki BM yang tinggi.

“Dulu BM produk jadi impor paku dan kawat di bawah bahan baku. Jadi sulit kami bersaing. Namun, dengan adanya kenaikan itu, kami jadi lebih terbantu,” kata Ketua Kluster Paku dan Kawat Indonesian Iron and Steel Organisation (IISIA) Ario Setiantoro, Rabu (18/2).

Ario mengaku, dengan adanya peraturan baru itu, produsen akan kembali termotivasi untuk meningkatkan produksinya. Saat ini, industri paku dan kawat lokal tinggal sekitar 25 perusahaan. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan pada 2007 yang jumlahnya masih 30 perusahaan. Sementara total produksi mereka tersisa satu perusahaan hanya 500 ton per tahun, dari sebelumnya rata-rata 1.000 ton.

Dulu produk impor dapat masuk ke pasar domestik seharga Rp 7.800 per kilogram. Sementara produsen domestik hanya mampu menjual Rp 8.000 per kg. Jika menjual di bawah harga itu, mereka akan mengalami rugi. “Dengan kenaikan BM maka importir akan berpikir dua kali untuk masuk karena pasti tak mungkin menjual seperti harga dulu,” tegasnya.

Saat ini, produsen mengaku masih menunggu kebijakan pemerintah yang lain. Yakni terkait permintaan pengamanan perdagangan atau safeguard yang mereka ajukan. Selain itu, mereka berharap pada pelaksanaan proyek pemerintah terutama untuk sektor properti atau infrastruktur. Ini terkait dengan telah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). “Dan jika BI bersedia menurunkan BI ratenya maka sektor properti bisa tumbuh 12% sehingga penjualan kami ke sketor perumahan kembali membaik,” jelasnya.

Deputi Menkoperekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan, kebijakan harmonisasi tarif masih diperbolehkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Contohnya, sektor industri baja. BM di sektor ini masih diperbolehkan hingga 40%. “Proteksi ada yang dibolehkan karena memang hak kita untuk melindungi kepentingan nasional, konsumen dan kesehatan. Itu hak kita di WTO kemudian untuk melindungi kepentingan dari perbuatan curang, ilegal, itu hak kita,” kata Eddy.

(Sumber: Kontan Online)

 Dilihat : 3329 kali