06 November 2008
Bea Masuk Baja Diusulkan Naik 25%

JAKARTA - Departemen Perindustrian (Depperin) mengusulkan bea masuk (BM) produk baja dinaikkan menjadi rata-rata 25%. Usulan itu akan digabungkan dengan rencana pembatasan impor baja mulai tahun depan dengan cara pemberlakuan tata niaga.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Depperin Ansari bukhari menjelaskan, usulan tersebut telah disampaikan ke kantor Menko Perekonomian yang akan difinalisasi. "Depperin juga akan meminta impor baja dimasukkan dalam daftar pengawasan ketat, seperti lima produk sebelumnya," ujarnya di Jakarta, Rabu (5/11).

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan 10 langkah antisipasi krisis global, antara lain pengaturan lima produk yakni garmen, elektronik, makanan minuman, sepatu, dan mainan anak.

Menurut dia, Depperin menilai usulan produsen baja dalam negeri untuk menaikkan BM relevan dengan kondisi saat ini. Produsen baja nasional yang tergabung dalam Indonesia Iron and Steel Industry Asociaton (IISIA) meminta pemerintah menaikkan BM produk baja rata-rata 25%. Produk baja hulu diusulkan naik dari 0% menjadi 25%, produk antara naik dari 5% menjadi 30%, dan produk jadi naik dari 7,5% menjadi 35%. "Misalnya, tarif BM produk hilir seperti baja canai dingin (cold rolled coils/CRC) akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 35%," ucapnya. Sedangkan mengenai tata niaga impor, Ansari menjelaskan, aturan itu akan diterapkan dengan ketentuan hanya importir produsen (IP) atau importir terdaftar yang boleh mengimpor baja. Selain itu, impor baja wajib diverifikasi baik dalam jumlah volume maupun kualitasnya. 'Tapi, verifikasi itu tidak mencakup harga produk," ujarnya.

Menurut dia, usulan tersebut berasal dari permintaan industri dalam negeri yang mengkhawatirkan pelarin impor asal Tiongkok ke Indonesia, mengingat pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa sedang terguncang krisis finansial. "Menurut IISIA, saat ini banyak floating cargo dari Tiongkok yang mengarah ke Indonesia," ujarnya.

Wakil Ketua Umum IISIA Irvan K Hakim menilai, aturan tata niaga impor baja dapat menghemat devisa negara sebesar US$ 1,5-2 miliar per tahun. Penerapan tata niaga tersebut dapat memaksimal penyerapan hasil produksi domestik, sehingga industri di dalam negeri tetap berproduksi normal. "Kami minta pemerintah segera menerapkan tata niaga impor untuk produk baja hulu dan hilir agar industri di dalam negeri dapat memanfaatkan pasar yang sangat besar," tuturnya.

Irvan menambahkan, kebijakan tata niaga tersebut harus secepatnya diterapkan agar industri baja dan produk baja di dalam negeri dapat diselamatkan. "Indikasinya sudah jelas. Jika kondisi seperti saat ini dibiarkan, industri baja nasional bisa kolaps. Misalnya 10 industri paku sudah tutup, sedangkan total utilisasi industri baja hilir tinggal 40%," ucapnya.

Terancam Setop Produksi

Ketua Klaster Kawat dan Paku IISIA Ario N Setiantoro menjelaskan, industri hilir baja nasional saat ini terpukul kelesuan pasar serta penurunan harga jual. Kondisi itu diperparah dengan tingginya beban biaya produksi serta seretnya kredit modal kerja dari perbankan. "Kondisi saat ini serba sulit," ucapnya. Bahkan, lanjut dia, sejumlah perusahaan kawat baja terancam menghentikan produksi sementara akibat penumpukan stok.

(Sumber: Investor Daily Indonesia)

 Dilihat : 4502 kali