05 November 2007
BAJA

Ketua Gabungan Asosiasi Produsen Besi dan Baja Seluruh Indonesia (Gapbesi) Daenulhay mengharapkan pemerintah membuat regulasi untuk menghambat serbuan investasi asing di sektor hulu industri baja nasional. Maraknya investasi asing di bidang ini dikhawatirkan mengganggu industri baja domestik akibat berkurangnya pasokan bahan baku. Maraknya investasi asing di industri hulu baja, khususnya dari China, disebabkan ketidaktersediaan pasokan bahan baku baja di negara asal para produsen asing itu.

Saat ini tingkat konsumsi baja di China mencapai 450 juta ton/tahun dan tidak seluruhnya dapat dipasok dari dalam negeri. Mereka kemudian hijrah ke Indonesia untuk mengeksploitasi bahan baku bijih besi yang ada. Di samping itu, Indonesia juga memiliki cadangan batu bara sebagai sumber bahan bakar yang melimpah.

Date Depperin menyebutkan selain Nanjing Steel dan China Nickel Resources, perusahaan asing yang berekspansi dalam proyek pengolahan di sektor Industri hulu baja nasional antara lain China Nickel Resources di Kalsel, PT Vacation International Indonesia (asal China) di Sukabumi, Jawa Barat, PT Oriental Pratama Indonesia (asal China) di Banten, PT Fine Wealthy Indonesia (asal China) di Bengkulu, PT Hoi Cheong Indonesia (asal China) di Bangka Belitung, PT Sinar Nusantara Mitra Selaras (asal China) di Kalsel, PT Indoferro (asal Singapura) serta PT Essar Indonesia (asal India) di Kalsel.

Di samping itu, Metal Asia Group Pte Ltd, perusahaan baja asal Singapura juga siap mengakuisisi 100% saham Gunung Garuda, sebuah kelompok usaha di sektor baja PMDN dengan total nilai transaksi sekitar Rpl triliun. Perusahaan-perusahaan yang akan diakuisisi adalah PT Bukit Terang Paksi Galvanizing, PT Gunung Garuda, PT Gunung Gahapi Sakti, PT Gunung Gahapi Bahara, dan PT Gunung Rajapaksi. Dengan masuknya investor baru tersebut, kondisi finansial Gunung Garuda Group akan semakin kuat sehingga melancarkan rencana ekspansi dalam pembangunan pabrik pengolahan bijih besi di Tanah Laut, Kalsel berkapasitas 300 ribu ton/tahun.

Salah satu bentuk hambatan adalah melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang menyatakan bahwa hasil produksi industri baja asing di dalam negeri tidak seluruhnya boleh diekspor. Produksi baja perusahaan-perusahaan itu harus lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di samping itu, pemerintah juga dapat menaikkan Pungutan Ekspor (PE) bagi pelaku industri baja asing. Dengan demikian, sebagian porsi produksi mereka tetap dapat dinikmati pasar dalam negeri. Tetapi kalau cara ini tidak berhasil dilakukan, kalangan industri dalam negeri harus bersiap melakukan aliansi dan kerja sama operasional di sektor hulu.

Sementara itu Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian (Depperin) Ansari Bukhari mengatakan serbuan investasi asing di industri hulu baja, terutama dari China, tidak akan mengganggu pasar baja domestik. Menurutnya, masuknya industri baja asing itu hanya akan mengisi kekurangan kebutuhan dalam negeri. Saat ini pelaku industri baja nasional yang memproduksi baja di sektor hulu hanya PT Krakatau Steel (KS). Sementara produksi KS belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri.

Dengan demikian, diharapkan defisit kebutuhan baja dalam negeri justru akan dipenuhi oleh masuknya investasi asing itu. Adanya investasi baru di sektor hulu baja diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan industri baja nasional sehingga dapat memenuhi konsumsi baja nasional yang diperkirakan meningkat menjadi 10 juta ton/tahun pada tahun 2010. Saat ini tingkat konsumsi baja nasional masih sangat rendah yakni berkisar 6 juta ton/tahun.

Meski saat ini banyak investor asal China yang tengah menjajaki kemungkinan berinvestasi di sektor hulu baja nasional, namun diperkirakan hanya satu atau dua perusahaan saja yang nantinya akan eksis. Maraknya investasi asal China di sektor industri hulu baja nasional disebabkan kebijakan ekspor pemerintah China. Untuk produk-produk di sektor hulu seperti siap atau billet pemerintah China menerapkan Pungutan Ekspor (PE) sebesar 11% untuk setiap ton. Oleh karena itu, mereka Iebih memilih investasi ke negara penghasil bahan baku.

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) saat ini tengah menfinalisasi hasil investigasi dan segera mengambil keputusan akhir atas kasus dugaan praktik dumping yang dilakukan lima negara eksportir baja, yakni China, Rusia, Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan. Eksportir dari negara-negara tersebut kemungkinan akan dikenai sanksi Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) bervariasi, rata-rata 30%. Beberapa jenis produk yang diduga dijual dengan harga dumping antara lain produk baja canai panas (Hot Rolled Coils/HRC), baja lembaran panas (Hot Rolled Plate/HRP), dan baja canai dingin (Cold Rolled Coils/CRC). Kelompok komoditas baja itu memiliki nomor HS 7208.

Berdasarkan data dari para pelaku usaha di industri baja nasional, kelima negara tersebut diduga kuat melakukan praktik duping sejak beberapa tahun belakangan sehingga industri baja nasional mengalami kerugian. Data Depperin menyebutkan konsumsi HRC nasional mencapai sekitar 2,6 juta ton/tahun. Sedangkan produksi dalam negeri hanya 1,6 juta ton. Sisa kebutuhan baja yang mencapai sekitar 1 juta ton diimpor dari berbagai negara. Sekitar 20% dari konsumsi baja nasional (sekitar 450 ribu ton) merupakan baja yang diduga berasal dari lima negara tersebut dan dijual secara dumping.

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) A Safiun mengatakan, rencana pemberlakuan bea masuk antidumping sebesar 30% pada produk HRC, CRC, HRP dinilai tidak merangsang pertumbuhan industri baja nasional. Seharusnya industri baja dalam negeri dapat melakukan efisiensi agar dapat menekan harganya sehingga sama dengan baja impor. Konsumen tetap membeli dengan harga mahal.

Tidak kompetitifnya harga baja lokal dengan produk impor disebabkan struktur biaya produksi yang dinilai masih tinggi. Industri baja nasional masih menggunakan teknologi yang jauh tertinggal dengan negara lain. Untuk mengubah bijih besi menjadi besi dibutuhkan energi 640 kilowatt per jam (KWH)/ton. Sementara di negara lain seperti China dan Taiwan, hanya dibutuhkan tidak kurang 300 KWH/ton. Industri baja nasional lebih mengharapkan kebijakan BMAD untuk memperoleh kesetaraan harga dengan baja impor, dari pada melakukan efisiensi.
(AI)

Sumber : Business News

 Dilihat : 2587 kali