06 November 2008
Impor Baja Ditataniagakan Mulai 2009

JAKARTA: Departemen Perindustrian mengusulkan tiga mekanisme pengawasan dalam rencana penerapan tata niaga impor baja, yakni pengetatan verifikasi produk, importir terdaftar (TT), dan Importir produsen (IP).

Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin Ansari Bukhari mengatakan pihaknya mengajukan usulan tersebut dengan harapan kebijakan itu dapat diimplementasikan pada awal tahun depan. Usulan ini telah disampaikan ke Kantor Menko Perekonomian dan akan segera difinalisasi. "Depperin juga akan meminta Impor baja dimasukkan dalam daftar pengawasan ketat," ujarnya, kemarin.

Ansari menjelaskan dengan adanya tata niaga maka hanya importir produsen (lP) dan importir terdaftar yang diizinkan mengimpor seluruh komoditas baja yang masuk dalam HS No. 72 (besi dan baja) dan 73 (produk dari besi dan baja). Selain itu, importir wajib diverifikasi baik dalam jumlah volume maupun kualitasnya.

"Verifikasi akan dilakukan oleh lembaga survei independen. Dalam hal ini pemerintah akan melibatkan Surveyor Indonesia dan Sucofindo. Namun, verifikasi itu tidak mencakup harga produk."

Usulan tata niaga tersebut berasal dari industri baja di dalam negeri yang tergabung dalam Indonesian Iron and Steel Industry Associations (IISIA). Mereka mengkhawatirkan adanya pengalihan pasokan baja asal China ke Indonesia yang diperkirakan meningkat tajam seiring dengan pelemahan pasar baja Amerika Serikat dan Uni Eropa yang terguncang krisis finansial.

Floating Cargo

Co-Chairperson Long Product IISIA Ismail Mandry mengatakan saat ini banyak produsen baja di China yang melakukan floating cargo dan mengarahkan ekspornya ke beberapa pasar altematif di Asean termasuk Indonesia.

"Floating cargo tersebut berada di perairan lepas dan jumlahnya mencapai ratusan ribu ton baja yang dikirim ke negara yang memiliki proteksi pasar paling lemah. Atas dasar itu, kami mendesak agar baja dan produk baja diusulkan masuk dalam pengawasan ketat di pintu pabean," katanya, kemarin.

Alasannya, lanjut Ismail, produksi baja terbesar di dunia berasal dari China yakni sekitar 500 juta ton per tahun. "Kalau 10% dari produksi itu dilempar ke Indonesia, industri baja nasional akan hancur,"ujarnya.

Menurut pemerintah, kata Ansari, kekhawatiran produsen baja nasional cukup beralasan mengingat kelebihan pasokan baja dunia saat ini sangat berlimpah. "Aturan tata niaga itu akan diberlakukan 2 tahun atau sama seperti tata niaga yang diterapkan pada lima produk manufaktur lainnya."

Seperti diketahui mulai 15 Desember, impor lima produk manufaktur yakni alas kaki, elektronik konsumsi, mainan anak, pakaian jadi, makanan dan minuman hanya bisa dilakukan oleh importir terdaftar (IT). Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 44/2008 yang merupakan penjabaran dari 10 instruksi presiden untuk mengantisipasi dampak krisis global.

Seiring dengan itu, lanjut Ansari, Depperin juga mengusulkan kenaikan tarif BM produk baja rata-rata 25% mulai dari produk baja antara (intermediate) seperti baja canai panas (hot rolled coils/HRC) hingga ke produk hilir seperti pipa baja, hingga seng baja. Produk baja antara, katanya, diusulkan naik dari 5% menjadi 30% dan produk jadi naik dari 7,5% menjadi 35%.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Standarisasi Nasional Bambang Setiadi juga mengingatkan dampak serius membanjirnya sejumlah produk manufaktur ke pasar domestik. "Impor perlu diawasi ketat karena produk nonstandar yang membahayakan konsumen berpotensi menyelinap ke pasar dan membuat industri kita tidak bisa tumbuh."

Ketua Umum Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia Arief Safari mengungkapkan hanya 60% dari 1.500 sertifikasi ISO 9001 yang dikeluarkan merupakan produk manufaktur.

(Sumber: Bisnis Indonesia)

 Dilihat : 3987 kali