16 Oktober 2008
Industri Baja Minta Pemerintah Perketat Impor

JAKARTA - Industri hilir dalam negeri meminta pemerintah segera melakukan langkah konkret terhadap impor bahan baku untuk mengamankan pasar dalam negeri dari membanjirnya produk impor.

Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Irvan K. Hakim mengatakan pemerintah harus lebih ketat lagi melakukan pengawasan impor sehingga krisis ekonomi di AS yang berdampak terhadap lonjakan impor tidak merugikan produk dan pasar dalam negeri.

"Kami hanya meminta pemerintah untuk melakukan langkah nyata yang dapat mengamankan pasar dalam negeri sehingga produk luar negeri tidak membanjiri pasar Indonesia," ujarnya seusai mengikuti rapat dengan Menteri Pedagangan, Selasa.

Dia menjelaskan resesi ekonomi AS akan menyebabkan para eksportir di negara lain tidak bisa menjual produknya ke negeri adidaya ini dan juga pasar Eropa yang diperkirakan terpengaruh. Kondisi ini akan mendorong produsen baja mencari pasar lain, terutama ke Asia.

"Apalagi dengan adanya floating cargo, banyaknya barang yang tidak bisa masuk ke AS, Mau dikemanakan itu semua? Tempat yang paling gampang itu ya ke Indonesia," ujarnya.

Dia menyatakan yang harus dilakukan pemerintah adalah memperketat pengawasan saat memverifikasi produk impor juga dengan menghilangkan impor ilegal, praktik under invoice, under quantity, dan impor borongan.

Idealnya, saat ini pemerintah tidak lagi membuka impor untuk produk yang sudah ada di dalam negeri sehingga tidak mematikan industri lokal.

Utilisasi 40%

Irvan mengungkapkan saat ini industri baja hulu dan hilir dalam negeri beroperasi hanya pada tingkat utilisasi 40 %, dengan memproduksi a.l. pipa, seng, mur baut, besi beton, dan lainnya.

Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin Ansari Bukhari sebelumnya menyatakan sedikitnya empatkomoditas hilir baja sejak empat tahun terakhir kian mengalami kerugian yang sangat serius, bahkan beberapa perusahaan di antaranya telah menghentikan kegiatan produksi.

Keempat sektor itu adalah industri seng baja (baja lapis seng/BjLS), pipa baja, wire rod (kawat baja), dan industri paku, dan kawat. Keempatnya diperkirakan merugi rata-rata sekitar Rp380 miliar per tahun. Kerugian itu bahkan bisa lebih besar 15% - 25% menyusul krisis keuangan global.

Ansari menambahkan Depperin telah menyiapkan tiga opsi pengamanan pasar hilir baja lokal yakni safeguard, bea masuk antidumping (BMAD) dan tata niaga. Namun, opsi yang paling cepat dan mudah adalah penerapan tata niaga karena safeguard dan BMAD membutuhkan proses yang panjang hingga dua tahun.

"Sebenarnya kebijakan tersebut tinggal butuh keputusan Mendag [Mari Elka Pangestu] saja. Momentumnya harus sekarang ini. Kebijakan ini harus konkret."

(Sumber: Bisnis Indonesia)

 Dilihat : 2723 kali