15 Oktober 2008
Tata Niaga Impor Baja Hemat Devisa US$ 2 M

JAKARTA - Asosiasi Industri Besi Baja Indonesia (Indonesian Iron and Steel Industry Asociation/IISIA) menyatakan, aturan tata niaga impor baja dapat menghemat devisa negara sebesar US$ 1,5-2 miliar per tahun. Penerapan tata niaga tersebut dapat memaksimal penyerapan hasil produksi domestik, sehingga industri di dalam negeri tetap berproduksi normal.

"Kami minta pemerintah segera menerapkan tata niaga impor untuk produk baja hulu dan hilir agar industri di dalam negeri dapat memanfaatkan pasar yang sangat besar. Kalau tata niaga itu dilakukan, Indonesia bisa saving devisa sekitar US$ 1,5-2 miliar per tahun," kata Wakil Ketua Umum IISIA Irvan K. Hakim usai rapat sektor baja, otomotif, dan elektronik di Jakarta, Selasa (14/10).

Menurut dia, konsumsi baja dan produk baja Indonesia di masa mendatang masih cukup besar. "Dari tiga perusahaan telekomunikasi di Indonesia, kami peroleh informasi bahwa pada 2009 inereka membutuhkan minimal 10 ribu menara atau setara dengan 150 ribu ton baja. Belum lagi kebutuhan BUMN, BUMD, dan proyek pemerintah lainnya," kata dia.

Dia mengatakan, tata niaga itu akan meminimalkan konsumsi baja impor hingga mencapai 30% dari total konsumsi domestik. "Kami tidak minta pasar baja diisolasi 100%. Kami hanya minta perlindungan dari serbuan impor negara Iain akibat melemahnyapermintaan baja di negara-negara maju," ujarnya.

Irvan menambahkan, kebijakan tata niaga tersebut harus secepatnya diterapkan agar industri baja dan produk baja di dalam negeri dapat diselamatkan. "Saat ini ada floating cargo dari negara Tiongkok, Malaysia, dan India. Pasar mereka ke Eropa dan AS kolaps, yang mengimpor batal, kapal itu mau ke mana? Salah satunya tempat pendaratan yang paling gampang adalah Indonesia," katanya.

Tata niaga yang diusulkan IISIA, menurut dia, antara lain menerapkan importir khusus, kewajiban verifikasi, dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk semua produk baja dan besi. "Indikasinya sudah jelas. Jika kondisi seperti saat ini dibiarkan, industri baja nasional bisa kolaps. Misalnya 10 industri paku sudah tutup, sedangkan total utilisasi industri baja hilir tinggal 40%," ucapnya.

Beri Sinyal Positif

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan (Depdag) Diah Maulida mengatakan, usulan tersebut akan dibahas dalam tim teknis. "Dalam rapat ini usulan itu ditampung untuk dibahas di tim yang lebih kecil. Di tim teknis tersebut akan ditetapkan tata niaga seperti apa yang dibutuhkan oleh industri di dalam negeri," katanya.

Menurut dia, ada beberapa jenis tata niaga yang bisa diterapkan sesuai dengan tingkatan pengaman-an yang diinginkan. "Yang paling ringan adalah mewajibkan importir terdaftar, standardisasi, kewajiban verifikasi, dan yang paling berat yaitu kuota impor. Kami akan melihat tujuan tata niaga yang diinginkan pengusaha dan memberlakukan aturan sesuai dengan tujuan tersebut," tuturnya.

Di samping itu, lanjut dia, Depdag juga harus memperhitungkan kepentingan konsumen. "Kalau ternyata produk itu dibutuhkan industri di dalam negeri, Depdag tidak bisa menerapkan tata niaga yang berat," ujar Diah.

Meski demikian. Diah mengakui, aturan itu akan dikeluarkan dalam waktu dekat "Kami menunggu Departemen Perindustrian untuk usulan dan produk yang lebih detail, sehingga ketentuan tersebut bisa diterbitkan segera," katanya.

Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin Ansari Bukhari menyatakan, kerugian yang diderita industri baja lapis seng (BjLS), pipa baja, wire rod (kawat baja), serta industri paku dan kawat diprediksi membengkak 15-25% menjadi masing-masing Rp 475 miliar per tahun dari sebelumnya Rp 380 miliar seiring terjadinya krisis ekonomi global. "Keempat sektor itu sudah merugi besar karena serbuan produk-produk impor murah, nonstandar, dan ilegal yang merusak pasar lokal. Krisis ekonomi global yang terjadi saat ini bisa semakin mempercepat perusahaan-perusahaan di empat sektor itu bangkrut," katanya.

(Sumber: Investor Daily Indonesia)

 Dilihat : 2757 kali