13 Oktober 2008
BM Impor Baja Ditanggung Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah akan menanggung beban bea masuk (BM) impor baja canai panas (hot rolled coils/HRC) berketebalan di bawah 2 milimeter sebanyak 150.000 ton pada tahun ini. Baja impor tersebut akan digunakan sebagai bahari baku produksi oleh industri baja canai dingin (cold-rolled-coils/CRC).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Per-menkeu/PMK) No. 147/PMK.011/ 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan CRC oleh Industri Baja Nasional Tahun Anggaran 2008.

Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Ansari Bukhari menjelaskan pemberian insentif fiskal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri berbasis CRC di dalam negeri. Menurut dia, pasar baja domestik sepanjang tahun ini diperkirakan masih mengalami defisit pasokan HRC berketebalan di bawah 2 mm sebanyak 250.000 ton.  Produsen baja domestik, khususnya PT Krakatau Steel-produsen baja terbesar di Indonesia-sejauh ini belum mampu memenuhi seluruh permintaan HRC tersebut sehingga ketimpangan pasar masih cukup lebar.

Penghapusan tarif BM ini, katanya, diperlukan agar harga impor HRC menjadi lebih murah di tengah tingginya harga baja dunia yang saat ini di kisaran US$900 - US$1,000 per ton. Dengan begitu, produk CRC nasional tetap memiliki daya saing dalam menghadapi serbuan barang impor dan ancaman resesi global akibat pelemahan ekonomi Amerika Serikat.

"Sebenarnya, produk tersebut sudah mampu diproduksi KS, tetapi volumenya belum mencukupi kebutuhan industri. Karena itu, pemerintah mengeluarkan aturan yang memungkinkan impor HRC secara murah dengan skema BMDTP. Kuota yang diberikan untuk tahun ini sekitar 150.000 ton," kata Ansari kemarin.

Berdasarkan PMK tersebut, Menkeu mengalokasikan pagu anggaran Rp70 miliar untuk BMDTP impor HRC berketebalan di bawah 2 mm dengan pos tarif (No. HS) 7208.27.00.00 dan 7208.39.00.00 untuk industri pengolahan CRC nasional.

Saat ini, sedikitnya terdapat tiga produsen CRC yang akan memanfaatkan fasilitas BMDTP untuk impor HRC, yakni PT Essar Indonesia, PT Little Giant (berlokasi di Semarang), dan PT Gunung Raja Paksi (Gunung Garuda Group). Ketiga perusahaan tersebut memiliki fasilitas cold rolling mills (CRM).

HRC berketebalan di bawah 2 mm merupakan bahan baku vital pembuatan CRC dengan tingkat kualitas lebih tinggi dibandingkan dengan HRC berketebalan di atas 2 mm. Pada umumnya, industri CRC menggunakan HRC untuk memproduksi seng baja (galvanized iron sheet/GI sheet). Produk CRC juga banyak digunakan oleh industri elektronik.

Presdir PT Essar Indonesia K.B. Trivedi mengatakan saat ini pasokan HRC, termasuk ukuran di bawah 2 mm, dari dalam negeri tidak lebih dari 150.000 ton per tahun yang seluruhnya dipasok oleh Krakatau Steel (KS). Padahal, lanjutnya, konsumsi HRC pada tahun ini diperkirakan mencapai 400.000 ton atau tumbuh sekitar 9% dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga terdapat defisit pasokan sekitar 250.000 ton. "Kebijakan BMDTP ini sangat membantu industri CRC di dalam negeri," katanya kemarin.

11 Sektor

Pada tahun anggaran 2008 pemerintah telah menetapkan 11 sektor industri untuk mendapatkan fasilitas fiskal berupa BMDTP yang ditetapkan berdasarkan Permenkeu No. 134/PMK.011/2008 (efektif berlaku mulai 19 September 2008).

Pengaturan 11 sektor industri yang mendapatkan fasilitas tersebut seluruhnya tertuang dalam peraturan menteri keuangan yang terbit secara berturutan mulai dari Permenkeu No. 138/PMK.011/2008 sampai dengan Permenkeu No. 148/PMK.011/ 2008 tertanggal 7 Oktober 2008.

Selain industri pengolahan CRC, ke-10 industri lainnya adalah sektor perawatan pesawat terbang, industri jasa pelayaran, industri komponen kendaraan bermotor, komponen elektronik, pembuatan dan perbaikan perkapalan, perakitan alat besar, pembuatan botol infus, sektor pengolahan susu, industri pembuatan komponen PLTU, dan industri pembuatan sorbitol.

Total beban bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk 11 industri mencapai Rp1,053 triliun, atau lebih separuh dari pagu anggaran APBN 2008 yang tersedia sebesar Rp2 triliun.

(Sumber: Bisnis Indonesia)

 Dilihat : 4124 kali