19 September 2008
DPR Setujui Privatisasi 3 BUMN

JAKARTA - Komisi XI DPR menyetujui pelepasan saham melalui IPO untuk tiga BUMN yaitu PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel (KS) dan PT Bank Tabungan Negara (BTN).

Garuda akan melepas maksimal 40% saham dengan target perolehan dana sebesar Rp4,2 triliun, BTN sebanyak 30% saham dengan target dana Rpl,5 triliun-Rp2 triliun, dan KS juga 30% saham dengan target dana Rp3 triliun-Rp4 triliun.

Wakil Ketua Komisi Xl Asman Abnur mengatakan pelepasan saham tiga BUMN itu harus dilakukan pada saat yang tepat untuk memperoleh pendanaan yang maksimal. "Kami menyerahkan mekanisme IPO kepada jajaran direksi BUMN dan pemerintah supaya mendapatkan dana maksimal," katanya kemarin.

Dana yang diperoleh Garuda akan dialokasikan untuk pembayaran utang sebesar Rp2,5 triliun (setara US$270juta), dan sisanya Rpl,7 triliun akan dipakai untuk menambah armada pesawat.

Selanjutnya, manajemen KS mengalokasikan dana hasil IPO untuk ekuitas dan pengembangan kapasitas produksi perseroan. Direktur Utama KS Fazwar Bujang mengatakan perseroan akan memenuhi kebutuhan dana secara bertahap. Dengan tambahan ekuitas sebesar Rp3 triliun-Rp4 triliun memungkinkan perseroan memperoleh pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. "Dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun, kami butuh dana sebesar Rp 16,4 triliun," ujarnya.

BTN akan menggunakan dana hasil IPO untuk memperkuat permodalan dan pengembangan jaringan. BTN menargetkan bisa meraup laba bersih sebesar Rpl,4 triliun pada 2012, atau naik hampir 200% dari perolehan tahun ini Rp472 miliar.

Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengungkapkan IPO bank tersebut baru bisa dilaksanakan pada triwulan 1/2009. Menurut dia, kondisi pasar saat ini belum memungkinkan bagi aksi korporasi tersebut. "Yang jelas dengan keputusan IPO ini, opsi penjualan BTN sudah tertutup."

Meneg BUMN Sofyan Abdul Djalil mengatakan saham BUMN itu akan dilepas ke pasar jika kondisinya sudah memungkinkan. Saat ini, katanya, izin yang diberikan oleh DPR memungkinkan BUMN untuk menentukan waktu privatisasi. Dia mengatakan privatisasi tidak terkait dengan APBN, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dana perseroan.

Dalam kesempatan itu, Komisi XI belum mengizinkan PT Perkebunan Nusantara III, IV, dan VII untuk IPO. Pasalnya sejauh ini belum ada pembahasan lebih lanjut di Panitia Kerja (Panja) Privatisasi. Asman Mengungkapkan Komisi XI akan membahas kelanjutan rencana IPO PTPN. Selain itu, akan dibahas rencana penjualan PT Yodya Karya ke BUMN konstruksi lain.

(Sumber: Bisnis Indonesia)

 Dilihat : 3021 kali