19 September 2008
DPR Restui IPO Garuda, BTN, dan Krakatau

JAKARTA - Setelah terkatung-katung selama sepuluh bulan, akhirnya, rencana divestasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) memperoleh lampu hijau. Kemarin (18/9), dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Ketua Komite Privatisasi BUMN dan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Komisi Xl Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan izin privatisasi lewat IPO bagi tiga BUMN.

BUMN yang boleh melantai di bursa saham adalah PT Garuda Indonesia (Garuda), PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan PT Krakatau Steel (KS). "Pelaksanaan nya terserah sepenuhnya pemerintah, dengan memperhatikan waktu yang tepat Sehingga, IPO ini bisa memberikan hasil yang maksimal bagi pemerintah maupun BUMN sendiri," tandas Ketua Sidang Komisi XI DPR Asman Abnur.

Dalam raker itu, DPR mengizinkan Garuda melepas 40% sahamnya ke publik. Saat ini, pemerintah memiliki 95,44% saham. Sedangkan untuk BTN dan KS, DPR mengizinkan mereka melepas saham masing-masing maksimal 30%. Pemerintah memiliki 100% saham di kedua BUMN tersebut.

Dari IPO itu, Garuda menargetkan dana segar sebesar Rp 4,2 triliun. Rencananya, maskapai ini akan menggunakan dana itu untuk membayar utang Rp 2,5 triliun dan peningkatan armada senilai Rp 1,7 triliun. Sementara, Krakatau menargetkan bisa meraup dana Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Duit itu akan mereka gunakan untuk pengembangan usaha, seperti pembangunan pabrik baru.

Terakhir, BTN menargetkan dana Rp 2 triliun dari IPO. "Dana itu untuk pengembangan usaha. Sebab, meskipun pemerintah tidak menarik dividen BTN tahun lalu, dana kami untuk membiayai ekspansi kredit belum cukup," ujar Direktur Utama BTN Iqbal Latanro.

Kondisi Pasar Masih Buruk

Meskipun telah mengantongi izin, Sofyan mengaku masih akan menunda pelaksanaan IPO ketiga BUMN itu. Alasannya, kondisi pasar saham sedang memburuk. Namun, dia mengaku lega karena telah mendapat izin prinsip un-tuk menggelar IPO dari DPR. "Yang penting, paling tidak ada tiga BUMN yang sudah mendapatkan izin prinsip. Untuk PTPN (PT Perkebunan Nusantara) kami usahakan izin diperoleh sebelum resesi pasar modal ini berakhir," tandasnya kemarin (18/9).

Sofyan mengaku tak bisa memastikan kapan IPO ketiga BUMN itu akan digelar. "Jika pasar sudah baik, bisa tahunini. Tapi, jika pasar masih buruk, ya, kami tunda tahun depan." katanya.

Norico Gaman, Kepala Riset BNI Securities berpendapat, kondisi pasar yang buruk saat ini akan berakhir pada sekitar November-Desember mendatang. "Kondisi itu akan ditandai dengan persepsi positif Investor terhadap bursa saham yang diikuti dengan penguatan indeks serta besarnya nilai dan volumetransaksi," kata Norico.

Norico memperkirakan, dari ketiga BUMN itu, pemerintah akan melepas saham Krakatau terlebih dahulu, yakni pada kuartal IV-2008. Adapun IPO BTN baru bisa terlaksana pada kuartal 1-2009. "Setelah itu baru Garuda," ujarnya

Namun, Direktur Pemasaran Krakatau Steel Irvan Hakim berharap, kondisi pasar saham bisa segera pulih pada akhir tahun ini. "Berdoa saja agar bursa makin bagus," katanya.

Sementara manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV, dan VII mengaku tidak mempermasalahkan penundaan IPO mereka. Direktur Utama PTPN III Amri Siregar mengatakan, melihat kondisi pasar saat ini, keputusan pemerintah sudah tepat. "Yang penting, secara internal, kami siap IPO dan akan mengikuti instruksi pemerintah sebagai pemegang saham," tandasnya

Direktur Keuangan PTPN VII Boyke Budiono dan Sekretaris Perusahaan PTPN FV Manilam Angkat juga satu suara. Menurut mereka, baik PTPN VII maupun PTPN FV siap untuk menggelar IPO pada tahun depan. "Kami tidak mau jika harus menjual saham di harga murah," ujar Budiono.

(Sumber: Harian Kontan)

 Dilihat : 2759 kali