10 September 2008
Produsen Besi dan Baja Minta Pembatasan Investasi

JAKARTA - Kalangan produsen baja nasional yang tergabung dalam The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) meminta tiga sektor baja, yakni baja lapis seng (BjLS), pipa baja, serta paku dan kawat dimasukkan dalam daftar negatif investasi (negatif list).  Pasalnya, tiga sektor industri baja itu berproduksi dengan utilisasi rendah, di bawah 40%, akibat serbuan produk impor murah dari Tiongkok.

Kondisi itu diperparah dengan ketidakharmonisan tarif bea masuk (BM) antara produk hulu baja dan produk jadi. Tak heran, tiga produsen paku lokal terpaksa menutup usaha dan 10 lainnya memangkas lini produksi akibat ketidakseimbangan pasar domestik.

Ketua Umum IISIA Fazwar Bujang menilai, sejak dua tahun lalu iklim usaha industri baja nasional terhambat sejumlah masalah krusial, antara lain liberalisasi perdagangan, sehingga impor membanjir, disharmonisasi bea masuk, serta krisis energi. "Karena itu, beberapa sektor industri baja perlu didukung dengan pembatasan investasi," paparnya di Jakarta, Senin (8/9),

Padahal, lanjut dia, tiga tahun lalu investor lokal ramai-ramai masuk ke tiga sektor baja tersebut. Namun, dengan kebijakan Tiongkok yang memberikan insentif untuk ekspor, produk baja Negeri Tirai Bambu itu justru membanjir di pasar lokal. "Masak harga paku impor dari Tiongkok lebih murah dibanding bahan bakunya (baja canai panas)," tuturnya.

Ketua Ikatan Pabrik Paku Indonesia (Ippaki) Ario Setiantoro menambahkan, akibat distorsi pasar baja lokal seiring dengan membanjirnya produk murah dari Tiongkok, tiga pabrik paku terpaksa pailit, antara lain PT Argamas Bajatama yang berlokasi di Jakarta. "Sedangkan 10 pabrik paku laitlnya memangkas produksi hingga 40%," ucapnya.

Menurut dia, kebutuhan paku dan kawat nasional setiap tahun mencapai 120 ribu ton. Namun, produsen lokal hanya mampu memasok setengah dari jumlah itu. "Impor paku tahun lalu 13 ribu ton. Pada periode Januari-April 2008, impor paku sudah 10 ribu ton. Ini sudah mencemaskan," tuturnya. Karena itu, lanjut Ario, Ippaki mengadu ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk mengusulkan penerapan pengamanan perdagangan (safeguard) untuk impor paku dan kawat.

Dalam usulan itu, Ippaki meminta pemerintah menerapkan safeguard berupa peningkatan tarif bea masuk (BM) paku hingga di atas 30%. "Saat ini BM paku hanya 7,5%, padahal bahan baku yang berupa wire rod justru 10%," paparnya.

Pabrik Tiongkok Relokasi

Sementara itu, Ketua IISIA Ismail Mandry menerangkan, sekitar 30 pabrik baja Tiongkok berskala kecil merelokasi lini produksinya ke Indonesia mulai tahun lalu. Relokasi itu dilakukan mengingat kebijakan pemerintah Tiongkok yang memperketat pengawasan limbah dan polusi untuk industri baja. "30 pabrik besi beton Tiongkok itu merelokasi ke daerah Sidoarjo, Mojokerto, dan Tangerang. Mungkin total investasinya di atas US$ 50 juta," tuturnya.

Dia menjelaskan, rata-rata kapasitas produksi pabrik relokasi dari Tiongkok itu sekitar 20 ribu-10 ribu ton per tahun. Namun, keberadaan pabrik-pabrik besi beton Tiongkok itu justru mendistorsi pasar baja lokal. Pasalnya, 30 pabrik besi beton Tiongkok itu tidak menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Kami minta pemerintah tegas menindak mereka. Kalau perlu dicabut izinnya sesuai ketentuan SNI." katanya.  Menurut dia, keberpihakan pemerintah perlu dipertegas untuk mendukung pengembangan industri baja nasional. Pemerintah tidak perlu memberikan keistimewaan khusus bagi investor asing." ucapnya.

(Sumber: Investor Daily Indonesia)

 Dilihat : 5048 kali