02 September 2008
DPR Setujui IPO Krakatau Steel

JAKARTA - Komisi VI dan Xl DPR akhirnya menyetujui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Krakatau Steel (KS). Izin IPO tersebut diterbitkan paling cepat pertengahan bulan ini.

Menurut anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Irmadi Lubis, persetujuan IPO saham PT KS disepakati dalam rapat internal kelompok fraksi (pok-si). "Izin IPO kan harus disetujui dua komisi, yakni Komisi VI dan XI. Pada rapat internal minggu lalu, poksi sudah setuju, dengan syarat privatisasi bukan untuk menyumbang kebutuhan APBN, melainkan untuk mencapai tujuan UU BUMN," ujar Irmadi kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dengan adanya kesepakatan antara Komisi VI dan XI DPR, kata dia, penerbitan izin IPO KS dapat dipercepat. "Saya optimistis dalam dua minggu ke depan izin dari DPR sudah keluar," tuturnya.

DPR, menurut dia, kini menunggu hasil revaluasi aset dan nilai perusahaan BUMN tersebut. "Revaluasi aset memang membutuhkan waktu lama. Makanya, DPR hanya meminta estimasi aset dan nilai perusahaan KS," paparnya.

Dia menambahkan, di samping revaluasi aset, manajemen KS perlu merinci berapa-kebutuhan dana hasil IPO dan berapa persen saham yang akan dilepas ke publik. "Setelah itu, baru dilakukan analisis berapa harga sahamnya yang ideal," ucap dia.

Irmadi mengungkapkan, saat ini paparan manajemen KS masih berdasarkan nilai pembukuan. Jika estimasi diperoleh, perkiraan harga saham bisa dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan. "Dengan demikian, sebagai aset negara yang strategis, privatisasi KS bisa memenuhi target yang ingin dicapai sesuai. Jadi, intinya, kami setuju privatisasi lewat IPO untuk meningkatkan nilai perusahaan, bukan untuk APBN," ucapnya.

Berdasarkan UU BUMN, kata dia, privatisasi dilakukan untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan sekaligus untuk memperluas kepemilikan masyarakat meskipun tetap mengutamakan saham mayoritas dipegang pemerintah.

Tunjuk Underwriter

Secara terpisah, Menneg BUMN Sofyan Djalil menjelaskan, pemerintah masih menunggu izin resmi IPO KS dari DPR. "Sudah diajukan ke DPR. Mudah-mudahan pada musim sidang ini selesai pembahasannya. Jika izin sudah keluar, semua persiapan teknis diharapkan segera rampung, sehingga IPO bisa dilaksanakan pada November tahun ini," paparnya.

Sofyan mengemukakan, sejauh ini manajemen KS tetap melakukan persiapan internal. "Penunjukan underwriter dilakukan jika sudah dapat izin resmi dari DPR," tuturnya.

Sofyan pernah mengemukakan, pemerintah akan tetap memilih waktu yang tepat untuk IPO PT KS." "Kalau situasi pasar buruk, saham KS yang dilepas 5% dulu. Tetapi kalau pasar sudah bagus bisa ditambah, mungkin sampai sekitar 40%," ujarnya.

Dirut KS Fazwar Bujang optimistis IPO KS terlaksana pada November 2008. Dalam IPO saham tersebut, KS ditargetkan meraup dana segar Rp 4-5 triliun. Dana hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi usaha.

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pihaknya masih menjadwalkan pembahasan privatisasi KS. "Masih akan dibahas lagi," katanya.

Namun, dia mengakui, dalam masa sidang kali ini, pembahasan IPO saham KS mestinya rampung. "Kami masih harus rapat satu sampai dua kali lagi. Terakhir, kami masih harus diskusi terbuka dengan pemerintah terkait opsi-opsi lain dengan kalkulasi cost and benefit-nya. Kami tidak terima jika pemerintah bilang cost salah satu opsi terlalu tinggi, tapi tidak bisa memaparkan benefit-nya," tuturnya.

Menurut Irmadi Lubis, jika terjadi perbedaan pendapat antara Komisi VI dan Komisi XI, masalah IPO PT KS akan dikoordinasikan dan dibahas Tim Privatisasi DPR.

(Sumber: Investor Daily Indonesia)

 Dilihat : 3066 kali