29 Agustus 2008
DPR Tunda Izin Privatisasi

Walau kerap didesak untuk segera mengeluarkan izin privatisasi BUMN, DPR ternyata malah menunda surat persetujuan privatisasi ini hingga 2009. Penundaan ini lantaran lesunya kondisi pasar saat ini, ditambah lagi kondisi psikologis anggota dewan yang juga terganggu lantaran banyak anggotanya tersandung kasus korupsi.

"Saya pikir dengan kondisi itu, lebih baik privatisasi BUMN ditunda hingga 2009. Sehingga proses privatisasi bisa lebih baik dan tidak merugikan banyak pihak," kata anggota Komisi XI DPR Drajad H Wibowo kepada Probisnis di Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Ia mengaku resah dan khawatir jika privatisasi itu dilakukan saat ini. Dikhawatirkan, muncul tudingan miring yang menyatakan privatisasi sebagai upaya goreng menggoreng untuk kepetingan Pemilu 2009.

"Hal ini yang dikhawatirkan kawan-kawan di DPR. Agar tidak terjadi kesalahan yang mengarah pada kerugian, lebih baik privatisasi ditunda hingga tahun depan," jelasnya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi VI DPR Muhammad Tonas. Privatisasi BUMN dikatakannya lebih baik dikaji kembali. Saat ini ia melihat tujuan pemerintah melakukan privatisasi tidak jelas. Konsep yang pakai pun tidak jelas.

"Nah dari pada negara terus merugi, lebih baik privatisasi BUMN dibatalkan saja. Perlu ada konsep yang jelas mengenai arti dari privatisasi ini," kata Tonas.

Ia mengungkapkan, hampir semua anggota dewan tidak setuju dengan privatisasi tersebut. Jadi, katanya, dari pada diundur hingga 2009, lebih baik pemerintah mengkaji kembali konsep privatisasi tersebut

Seperti diketahui, pada tahun 2008 Kementerian Negara BUMN telah mengusulkan privatisasi 11 BUMN melalui IPO kepada kepada DPR. Dari 11 ini hanya lima yang siap masuk bursa, yaitu PT Krakatau Steel, PTPN III, PTPN IV dan PTPN VII.

(Sumber: Rakyat Merdeka)

 Dilihat : 2937 kali