29 Agustus 2008
DPR Lambat Keluarkan Izin Privatisasi Empat BUMN

JAKARTA - Kementerian Negara BUMN berharap DPR segera mengeluarkan izin privatisasi empat BUMN, yaitu PT Krakatau Steel, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN IV, dan PTPN VII pada 2008. Pemerintah tetap akan mempertimbangkan kondisi pasar ketika melepas BUMN-BUMN tersebut.

Sekretaris Menteri Negara BUMN M. Said Didu menjelaskan, izin privatisasi sudah harus dikeluarkan karena itu menjadi program pemerintah.

"Kalau terhambat, pemerintah bisa dianggap jalan di tempat. Pemerintan bisa dianggap tidak bekerja karena tidak ada satu pun kebijakan yang terealisasi," ujar Said kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (28/8).

Menurut Said, pihak legislatif dan eksekutif tidak perlu takut untuk membuat keputusan selama di jaluryang benar. Ia mengakui, kondisi politik sedang memanas. Banyak anggota DPR dan pejabat pemerintah yang terjerat kasus hukum.

"Namun, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda keputusan privatisasi dan kebijakan lainnya yang menyangkut kehidupan rakyat," tutur Said.

Said menegaskan, bukan hanya DPR, pemerintah juga menjadikan momentum harga saham sebagai pertimbangan utama pelepasan saham BUMN. "Tidak mungkin pemerintah melepas saham kalau memang harganya tidak bagus. Yang paling terpenting saat ini adalah persetujuannya keluar dulu," ujar dia.

Menurut Said, dalam persetujuan itu bisa diberi catatan bahwa privatisasi tidak boleh dilakukan jika kondisi pasar tidak bagus. "Pemerintah juga tidak akan serta merta melepas-nya. Kami juga belajar dari masa-masa lalu," ucap dia. Dia menambahkan, dana privatisasi nantinya digunakan untuk pengembangan perusahaan, bukan untuk menutupi defisit APBN. "Dana hasil IPO PTPN misalnya, akan digunakan untuk meluaskan areal perkebunan, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak," kata Said.

Secara terpisah, anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat juga menilai, pemerintah dan anggota dewan tidak perlu takut memberi izin privatisasi karena itu memang tugas institusi. "Tidak perlu takut mengambil keputusan selama di jalur yang benar," ucap dia.

Menurut Andi, yang paling terpenting adalah privatisasi tersebut harus dilakukan dengan cara penawaran perdana saham (IPO). Tapi, pelepasan harga saham tersebut juga harus dilakukan secara bertahap. Itu untuk menghindari dominasi saham dari pihak institusi," kata Andi.

Namun, anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo mengusulkan agar pembahasan privatisasi BUMN ditunda hingga 2009. "Saat ini kondisi pasar saham tidak bagus dan secara psikologis di kalangan dewan banyak tertimpa kasus suap," ujar dia.

(Sumber: Investor Daily Indonesia)

 Dilihat : 3063 kali