28 Juli 2008
Pemerintah Buka Kran Persaingan Pabrik Baja Di Indonesia

Menteri Negara (Menneg) BUMN Sofyan Djalil mendukung langkah perusahaan baja dunia, Arcellor Mittal menjajaki pengembangan pabrik baja terintegrasi di Indonesia.

"Saya suka bila Mittal benar-benar membangun pabrik baja baru. Dengan begitu PT Krakatau Steel (KS) bisa kita push habis-habisan seperti PT Pertamina dengan Petronas. Kalau tidak gitu, sulit untuk mengembangkan produksinya," kata Sofyan di Kantor Kementerian Negara BUMN, Jakarta, kemarin.

Diajuga mengatakan, masuknya Mittal ke Indonesia bisa dijadikan benchmark bagi perusahaan baja dalam negeri, khususnya PT KS. Namun Sofyan mengaku belum tahu secara persis sejauh mana keseriusan Mittal untuk mem­bangun pabrik baja baru tersebut. "Tapi kalau memang itu benar, saya setuju banget dan itu membuktikkan bahwa iklim investasi di Indonesia cukup baik," kata Sofyan.

Ditanya apakah langkah ini diambil akibat gagalnya Mittal membeli saham PT KS melalui opsi strategic partner (mitra strategis), Sofyan mengatakan hal itu tidak ada kaitanya. Kalau memang Mittal merasa kecewa, tidak mungkin Mittal akan berenca­na membangun pabrik baru di Indonesia.

"Saya pikir langkah Mittal cukup baik dan patut didukung. Sehingga ke depan nanti PT KS bisa lebih baik dari sebelumnya," tukasnya.

Di tempat terpisah, Direktur Pemasaran PT KS Irvan Kamal Hakim mengatakan, tidak ada masalah jika Mittal berniat membangun pabrik baja baru di Indonesia. Hal itu dikatakannya adalah hak Mittal sepenuhnya. "Yang pasti, PT KS tidak takut bersaing dengan masuknya Mittal di Indonesia. Silakan saja bangun pabrik baja baru, tidak ada larangan kok," cetusnya.

Ia juga mengaku, belum mengetahui secara persis rencana Mittal mendirikan pabrik pengolahan baja baru (greenfield) di Indonesia.

Belum lama ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah memberikan sinyal positif bahwa Arcelor Mittal berniat membangun pabrik baja (steel making) di Pasuruan, Jawa Timur dan Banten.

"Memang sudah ada rencana, tapi belum resmi mengajukan izin investasi (ke pemerintah, red)," kata Kepala BKPM M Lutfi saat RDP dengan Komisi VI DPR belum lama ini.

(Sumber: Rakyat Merdeka)

 Dilihat : 3672 kali