01 Juli 2008
1,5 Juta Ton Baja Khusus Asal Jepang Akan Masuk Pasar

JAKARTA - Sedikitnya 1,5 juta ton produk baja khusus (special steel) Impor asal Jepang akan masuk pasar domestik secara bertahap pada tahun ini.  Angka itu melonjak sekitar 50% dari konsumsi selama ini yang rerata 1 juta ton per tahun.

Perkiraaan volume importasi baja khusus sebanyak itu dilakukan oleh empat sektor manufaktur seperti industri otomotif, elektronik, alat berat, industri penunjang migas seiring dengan realisasi perjanjian ekonomi kemitraan antara Indonesia dan Jepang dalam U-EPA (Indonesian Japan Economic Partnership Agreement) pada 1 Juli.

Lonjakan volume impor itu disebabkan kedua negara bersepakat menghapuskan bea masuk komoditas baja khusus dari patokan tarif sebesar 5%-12,5%. Dengan bergulirnya kesepakatan itu, impor baja khusus dari negara non-Jepang tetap diberlakukan tarif sesuai dengan MFN (most favorable nations).

"Special steel ini merupakan salah satu komoditas unggulan Jepang yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Karena itu dalam USDFS [user specific duty free scheme] pemerintah memberikan fasilitas 0%," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris seusai raker dengan Komisi VI-DPR, kemarin.

Staf Ahli Menperin Achdiat Atmawinata-pejabat yang terlibat langsung dalam proses negosiasi EPA-menambahkan sektor otomotif termasuk industri alat berat merupakan salah satu konsumen terbesar produk baja khusus (70%), selebihnya digunakan oleh sektor industri penunjang migas (minyak dan gas), elektronik dan sektor industri pendukung.

Sebelum adanya perjanjian U-EPA keempat sektor manufaktur itu harus membelanjakan dana sedikitnya USS1 miliar untuk mengimpor baja khusus dengan skala harga sekitar USS 1.000 per ton sebelum pajak. Saat ini, harga baja khusus diperkirakan telah menembus di atas USS1.200 per ton.

Kendati pendapatan negara dari BM berkurang 12,75% seiring dengan kesepakatan penghapusan BM penurunan beban biaya produksi antara 10% dan 12,75% pada empat sektor manufaktur tadi bisa memacu pertumbuhan industri karena akan terjadi peningkatan dan optimalisasi produksi

Pada tahun depan, konsumsi baja khusus bahkan diprediksi bisa meningkat menjadi 2 juta ton karena permintaan sektor industri penunjang migas akan terdongkrak seiring dengan program pemerintah meningkatkan target lifting minyak menjadi 1 juta barel per hari.

Apalagi, dalam perjanjian kemitraan EPA pemerintah tidak menerapkan sistem kuota dalam importasi produk baja khusus sehingga keempat sektor industri tersebut bisa mengimpor sesuai dengan kebutuhan. "Peran pemerintah hanya sebatas mengawasi impor dan penggunaan produk yang diimpor itu."

328 Pos Tarif Bebas BM

Dalam perjanjian U-EPA papar Achdiat, sebanyak 328 pos tarif atau 70% dari usulan Jepang disepakati mendapatkan pembebasan BM, sementara Indonesia mendapatkan 58% dari total pos tarif yang diusulkan.

"Ke depan, kalau kebutuhan baja khusus ini terus meningkat, Nippon Steel kemungkinan besar akan merealisasikan investasinya di Indonesia"

Menperin menambahkan perjanjian kemitraan U-EPA akan dievaluasi setiap lima tahun sekali karena pemerintah akan mencermati dengan saksama seberapa besar manfaat yang diperoleh Indonesia "Semangat kerja sama EPA ton ada tiga yakni liberalisasi, fasilitasi, dan kooperasi"

Dia mengakui di dalam liberalisasi perdagangan memang selalu mengandung dampak negatif yakni ada negara yang lebih inferior di berbagai hal, misalnya, teknologi ataupun produk industri. "Di sisi lain ada negara yang lebih maju yang mendapatkan keuntungan lebih banyak," katanya.

Karena itu, Indonesia meminta agar Jepang memfasilitasi pengembangan 13 sektor industri melalui 94 kegiatan difasilitasi melalui apa yang disebut sebagai Manufacturing Industrial Development Center (MIDeC) agar industri pendukung di dalam negeri dapat melakukan transfer teknologi

"Midec merupakan kompensasi yang penting untuk menghindari sesuatu yang asimetris tadi," katanya.

Apabila dalam kurun waktu lima tahun salah satu negara melakukan pelanggaran kerja sama seperti menerapkan hambatan nontarif, lanjut Fahmi, kedua negara akan menggelar perundingan untuk menemukan solusi yang adil (win-win solution).

(Sumber: Bisnis Indonesia)

 Dilihat : 4550 kali